Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

Archive for the ‘Pacitan’ Category

Pacitan dan dinamikanya

Video – MetroTV – Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan JLS

Posted by handayaaji pada Oktober 25, 2010

Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan JLS
Headline News / Nusantara / Kamis, 30 September 2010 23:12 WIB

Metrotvnews.com, Pacitan: Eksekusi lahan jalur lintas selatan (JLS) di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (30/9), gagal dilakukan. Ratusan warga menghadang upaya tersebut. Mereka menolak eksekusi sebab ganti rugi terlalu kecil.

Aparat kepolisian dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja datang ke lokasi dengan membawa eskafator. Namun, ratusan warga yang sudah berjaga sejak pagi, langsung menghadang.

Menurut warga, pemerintah daerah, hanya membayar Rp20 ribu per meter. Itu dinilai terlalu kecil. Untuk menghindari bentrokan dengan warga, aparat memilih meninggalkan lokasi. Sementara, warga akan tetap menjaga lahan sampai ada ganti rugi yang layak.(**)

Sumber :
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/09/30/114168/R atusan-Warga-Hadang-Eksekusi-Lahan-JLS
<>

Posted in Pacitan | Leave a Comment »

Video – MetroTV – Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan JLS

Posted by handayaaji pada Oktober 25, 2010

Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan JLS
Headline News / Nusantara / Kamis, 30 September 2010 23:12 WIB

Metrotvnews.com, Pacitan: Eksekusi lahan jalur lintas selatan (JLS) di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (30/9), gagal dilakukan. Ratusan warga menghadang upaya tersebut. Mereka menolak eksekusi sebab ganti rugi terlalu kecil.

Aparat kepolisian dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja datang ke lokasi dengan membawa eskafator. Namun, ratusan warga yang sudah berjaga sejak pagi, langsung menghadang.

Menurut warga, pemerintah daerah, hanya membayar Rp20 ribu per meter. Itu dinilai terlalu kecil. Untuk menghindari bentrokan dengan warga, aparat memilih meninggalkan lokasi. Sementara, warga akan tetap menjaga lahan sampai ada ganti rugi yang layak.(**)

Sumber :
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/09/30/114168/R atusan-Warga-Hadang-Eksekusi-Lahan-JLS
<>

Posted in Pacitan | Leave a Comment »

Pertambangan, Izin Sesat Bupati, Merusak Lingkungan Tanpa Henti

Posted by handayaaji pada September 4, 2010

Pertambangan, Izin Sesat Bupati
Merusak Lingkungan Tanpa Henti

PT Dragon Fly Minerals Industries (DFMI) dan PT Gilang Limpah Internusa (GLI) dan pemerintah kabupaten Pacitan akhir-akhir ini menjadi sorotan hingga ke jakarta. Bahkan hingga sekelas Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Kemen LH) mengirimkan surat peringatan kepada Bupati Pacitan terkait keberadaan aktivitas pertambangan yang dilakukan dua perusahaan ini. Surat Kemeneg LH ini juga ditembuskan pada Wahana Lingkungan Hidup – WALHI yang selama ini aktif melakukan pendampingan pada masyarakat korban pertambangan di Pacitan dan penelitian terkait dampak yang ditimbulkan pada lingkungan.

Kedua perusahaan yang masih satu grup ini berada dalam naungan bendera Dragon Fly Investment, sebuah perusahaan investasi dari negeri China yang bergerak dalam beberapa bidang, dari pertambangan hingga perikanan. Ini dapat dilihat di website resmi mereka :
http://www.dragonflyinvest.com/en/index.htm

Bahkan di website tersebut, terpampang gambar Bupati Sujono yang sudah meneken kontrak kerjasama dalam bidang perikanan. (lihat di
http://www.dragonflyinvest.com/en/wen/index.htm)

Khususnya aktivitas pertambangan, Bupati Pacitan Sujono sudah memberikan izin operasi pada kedua perusahaan ini. Untuk GLI, diberi izin ekspolitasi dan eksplorasi bahan tambang dengan izin resmi berupa bahan Tembaga (Cu) dan Zinc (Zn). Sedangkan DFMI merupakan perusahaan pengolah bahan tambang dari GLI.

Perizinan Yang Tidak Wajar
Urutan Perizinan Menyalahi Kaidah Baku

Adanya surat kuasa eksploitasi bernomor 188.45/177/408.21/2008, tanggal 21 Mei 2008,dan kuasa eksplorasi bernomor 188.45/283/408.21/2008, tanggal 17 Oktober 2008 yang keduanya sudah diteken bupati meski analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) belum keluar.

Padahal, sebagaimana regulasi pertambangan, tahapan perizinan dimulai dengan Amdal. Bila analisa dampak lingkungan menyebutkan tidak ada masalah, izin eksplorasi bisa diajukan. Dan dari hasil eksplorasi ini biasanya baru diketahui layak tidaknya pertambangan dilanjutkan dalam skala bisnis yang tentunya perizinannya dengan judul kuasa eksploitasi.

Yang terjadi di Pacitan, adalah sebaliknya. Kuasa Eksploitasi terbit beberapa bulan lebih awal dibandingkan eksplorasi. Dan kabarnya Izin Amdal baru diurus pada tahun 2009 ini. Jadi, secara legal formal usaha pertambangan yang dilakukan GLI ini sudah menyalahi prosedur dan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia.

Perizinan yang dilakukan di tahun 2008 pun sudah lebih telat dibandingkan dengan aktivitas pertambangan yang sudah dilakukan sejak 2007 silam. Jadi di sini perizinan hanya digunakan sebagai tameng atau kedok belaka, demi menghindari tuntutan lebih luas dari masyarakat.

Luas Lahan dan Metode Pertambangan yang Tidak Sesuai
Selain dari urutan perizinan, GLI juga sudah menyalahi luasan yang diajukan. Dari pengajuan, hanya 2.33 hektar dengan sistem pertambangan terbuka / open pit mining dan digali menggunakan alat-alat manual tradisional sebagaimana yang disebutkan seperti cangkul, pacal, linggis, dan palu. Namun pada pelaksanaanya, sistem pertambangan yang digunakan adalah sistem terowongan dan digunakannya bahan peledak untuk memperoleh bahan tambangnya. Sebagaimana lazim diketahui, penggunaan bahan peledak untuk aktivitas apapun, pasti sepengetahuan pihak keamanan setempat dan tentunya bila menggunakannya pasti sepengetahuan aparat yang diberitahukan pada masyarakat sekitar dan penggunaanya diawasi. Tetapi ini pada kenyataan di lapangan tidak demikian. Akibatnya masyarakat menjadi resah dan ketakutan setiapkali terjadi peledakan.

Sedangkan dari sisi penggunaan lahan, dengan adanya sistem terowongan ini, lahan yang dibebaskan hanya yang berada di mulut terowongan. Sedangkan tanah di atas terowongan tersebut (karena kontur berupa perbukitan), tidak ikut dibebaskan. Padahal di atas terowongan adalah lahan produktif hak milik masyarakat yang aktif ditanami. Ada sekitar 50 warga yang lahannya diterowong dan saat ini tidak berani mengolah tanahnya karena khawatir suatu ketika akan ambles, sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah pertambangan yang lain. Lahan masyarakat ini tidak dibebaskan dengan dalih yang menjadi milik masyarakat hanyalah yang ada di atas permukaan tanah, sedangkan di dalam tanah, adalah milik negara. Itu argumen yang selalu dikatakan oleh pihak perusahaan GLI.

Imbas Terhadap Lingkungan
Operasi pertambangan oleh PT GLI dan pengolahan konsentrat tambang oleh DFMI memiliki dampak langsung yang dirasakan dan dialami masyarakat. Dari hasil pantauan banyak media, kasus-kasus tanaman pertanian yang mati, ikan yang sudah mulai hilang, gatal-gatal, hingga gagal panen sudah dialami masyarakat.

Di sekitar perbukitan tempat GLI menambang, terdapat sungai yang sehari-hari airnya dipergunakan warga sekitar, entah untuk mandi, mencuci, air minum, hingga mengairi sawah dan perikanan. Berdasarkan pengamatan, setelah adanya aktivitas ini terjadi perubahan sifat fisika air sungai tersebut, dari berubah warna, rasa, hingga baunya. Perubahan ini sudah dilaporkan masyarakat kepada dinas terkait, dan sudah dilakukan dua kali uji laboratorium. Hasilnya, Dinas tersebut tidak bersedia mengungkapkan secara terbuka pada masyarakat. Namun dari sumber internal diperoleh bahwa sungai yang sudah berubah sifat fisik airnya tersebut memang tercemar limbah aktivitas pertambangan PT GLI.

Beberapa kali masyarakat sudah mengadukan kasus pencemaran ini, baik kepada pihak eksekutif maupun legislatif, namun tindakan langsung yang bisa menghentikan dan memberikan sanksi hukum yang tegas belum ada alias nihil.

Bahkan, karena berlarutnya kasus ini, masyarakat sampai berinisiatif menutup jalan akses tambang dengan patok-patok kayu, dan ini berhasil dilaksanakan dan menutup tambang selama hampir empat bulan.

Namun, blokade yang dilakukan warga masyarakat Kluwih ini digagalkan dengan pembongkaran paksa oleh aparat Polres Pacitan bersenjata lengkap yang dipimpin langsung oleh Kapolres dan Kasatreskrim, Sukimin. Alasan yang diberikan oleh kepolisian adalah menghalang-halangi aktivitas operasi pertambangan resmi. Jadi, dari dalih ini sudah bisa dilihat bahwa secemar apapun lingkungan, serusak apapun alam, jika menggunakan tameng perusahaan resmi dan berizin, apalagi punya pelindung kuat semisal Bupati, pasti dibela, bahkan oleh aparat bersenjata yang seharusnya mengayomi masyarakat, membela hak masyarakat untuk senantiasa mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Itulah yang terjadi di Pacitan, dengan rezim Sujono dan perangkat hukum bersenjatanya.

Tanpa Imbas Bagi Hasil Pertambangan untuk Daerah
Keberadaan GLI disorot, selain karena efek buruknya terhadap lingkungan hidup juga terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Nilai ekonomis bahan tambang di Kluwih dan Kasihan ini cukup tinggi. Ini terbukti dari kasus diperkarakannya salah satu ketua RT di Kluwih yang menambang sekitar 2 pickup bahan tambang ini dan dijual, dengan harga per kilogram mencapai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Sebuah harga yang cukup fantastis mengingat bisa diperoleh hanya dengan mengeruk tanah langsung mendapatkan uang sebesar itu.

Namun, meskipun memiliki nilai ekonomis sedemikian tinggi, dengan kapasitas penambangan yang cukup luar biasa untuk ukuran Pacitan, imbas perekonomian yang dirasakan sangatlah tidak memadai. Khususnya untuk pemkab, tidak ada perubahan APBD yang signifikan dengan adanya aktivitas pertambangan ini. Bahkan retribusi bahan tambang tipe B ini tidak dibayarkan sama sekali. Padahal, bila merunut pada kasus bahan galian tambang tipe C berupa pasir di pinggiran sungai Grindulu, bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar RP. 100 juta. Jika dibandingkan dengan bahan tambang Kluwih dan Kasihan, tentunya seharusnya dapat memberikan PAD yang jauh berlipat-lipat.

Kontribusi yang diberikan GLI kepada desa, adalah memberikan sumbangan sebesar RP. 5 juta setiap bulannya. Jauh dibandingkan dengan nilai material yang dikeruk sehari-harinya.

BALADA DRAGON FLY

Lain Kluwih, lain pula Pagotan Arjosari. Jika di Kluwih dan Kasihan didominasi aksi PT GLI, di Arjosari justru pabrik pengolah konsentrat DFMI yang membuat sekarat. Betapa tidak, pabrik ini didirikan di daerah aliran sungai Grindulu yang merupakan sungai utama dan terbesar di Pacitan.

Arti Penting Sungai Grindulu
Sungai ini sangat penting artinya bagi masyarakat Pacitan. Dengan hulu yang berasal dari perbatasan dengan Ponorogo di kecamatan Tegalombo, sungai ini mengalir di sepanjang jalan Ponorogo – Pacitan. Di kanan-kiri Grindulu banyak terdapat pemukiman masyarakat yang juga bersebelahan dengan lahan pertanian yang cukup menghijau dan menjadi sandaran hidup masyarakat petani.

Sebagaimana karakter sungai, jika musim penghujan airnya akan melimpah dan meluber ke sekelilingnya dan membawa material luapan lumpur yang mengandung banyak zat hara untuk lahan pertanian di sekitarnya. Selain zat yang sangat subur tersebut, di sekitar sungai juga banyak terdapat sumur-sumur yang airnya dipergunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari, mandi, mencuci, air minum, berwudhu, hingga memberi minum ternak.

Bahkan, di bagian hilir, masih di sekitar desa Mentoro Pacitan, terdapat tangkapan air baku Perusahaan Daerah Air Minum – PDAM Pacitan yang disalurkan untuk seluruh pelanggan PDAM di kota Pacitan. Belum lagi aliran sungai ini yang bermuara di Teluk Pacitan yang notabene adalah Pantai Selatan yang sangat kaya dengan ikan lautnya.

Dampak Pabrik DMFI Terhadap Lingkungan
Keberadaan pabrik DMFI di aliran sungai Grindulu membawa dampak. Dari dampak fisik, aliran air sungai menjadi berbelok. Akibatnya sudah ada warga yang mengeluhkan tanahnya menjadi tergerus aliran air ketika musim penghujan karena aliran yang berbelok setelah terhalang bangunan pabrik. (Lihat laporan WALHI di halaman berikutnya).

Selain dampak fisik, dampak kimia adalah salah satu efek yang lebih mengerikan. Betapa tidak, dari laporan penggunaan bahan kimia oleh DFMI dan disebutkan dalam laporan WALHI, pabrik ini terbukti menggunakan beberapa macam bahan berbahaya yang mengganggu makhluk hidup. Di sini digunakan natrium / Sodium Sulfida (Na2S), Zinc Sulfat / Seng Sulfat (Zn.SO4) dan Natrium / Sodium Sulfat (Na2SO4). Ketiganya merupakan bahan kimia berkatogori “bahaya” bila terpapar / terkena tubuh. Proses terpapar / terkenanya tubuh bisa melalui beberapa macam cara : kontak langsung dengan tubuh / kulit, terhirup uapnya melalui hidung / mulut / pernafasan, terkena mata, hingga yang cukup fatal masuk ke dalam pencernaan (terminum) atau melewati makanan.

Tubuh makhluk hidup, dalam batas tertentu masih bisa mentolerir keberadaan zat-zat kimia berbahaya tersebut. Namun bila sudah melewati ambang batas, akan menimbulkan dampak, dimulai dari yang ringan hingga yang berat dan fatal seperti kematian. Lihat tulisan berikutnya, tentang pencemaran PDAM dan dampak bahan-bahan berbahaya tadi.

Dengan aktivitas pengolahan bahan tambang yang bahkan tanpa menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), bahan-bahan kimia berbahaya tadi tentunya akan sangat mudah menyebar ke lingkungan di sekitarnya, terlebih bila langsung dialirkan ke aliran sungai. Dampak yang paling terasa adalah di lingkungan terdekat dengan pabrik, terutama aliran air di bawahnya. Sudah dilaporkan adanya kasus sumur yang berubah sifat airnya sehingga tidak layak minum dan tidak layak pakai, akibat adanya pengolahan konsentrat tambang ini.

Mungkin suatu saat nanti, ikan-ikan yang ada di teluk Pacitan dan sekitarnya menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi, sehingga terjadi kasus semisal tragedi Minamata di Jepang dan kasus Teluk Buyat di Sulawesi Utara.

Penyebaran limbah pabrik konsentrat ini, hanyalah bom waktu yang akan semakin menjalar dan menyebar mengikuti aliran sungai Grindulu dengan dampak yang terduga maupun tidak terduga.

Langkah Pencegahan
Lalu, langkah apakah yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan pengolahan hasil tambang di Pacitan ini ? Padahal dengan adanya industri pertambangan ini sedikit banyak sudah memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Pacitan.

Saran kami, yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat Pacitan kini dan nanti, adalah menutup dan membubarkan segala macam aktivitas pertambangan yang ada.

Mengapa sedemikian ekstrim ? Bukankan masih mungkin dilakukan aktivitas pertambangan dan pengolahan bahan tambang yang lebih bersih dan menggunakan beberapa macam fasilitas pengolah limbah ?

Memang, fasilitas pengolah limbah bisa mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Namun, ke depannya cepat atau lambat, lingkungan pasti menjadi rusak. Terlebih mengingat sulitnya air di Pacitan manakala musim kemarau tiba.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa bahan-bahan kimia berbahaya tersebut tidak ditolerir keberadaannya oleh makhluk dalam tubuh dan lingkungan alami. Keberadaan bahan-bahan kimia tersebut haruslah pada lingkungan yang benar-benar terkontrol dan terkendali dengan prosedur penanganan yang sangat ketat. Namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, apalagi ditambah pengetahuan akan material handling / penanganan material kimia berbahaya, sebagaimana seharusnya yang disebutkan dalam Material Safety Data Record tidak dilaksanakan oleh perusahaan.

Kalaulah kita mau berkaca pada negara asal DFMI berada, yakni China, di sana saat ini sudah banyak kasus pencemaran lingkungan karena industri (termasuk industri pertambangan dan pengolahannya) yang tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Apakah kita mau, Pacitan dijadikan demikian ?

Jika kita mau, tentunya dampak jangka panjangnya yang merasakan adalah keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, Paklik, Bulik, Pakdhe, Budhe, Adik, Kakak, Mas, Mbakyu semuanya yang selama ini sudah menyayangi kita sedemikian hebatnya. Bukan Pengusaha Dragon Fly & GLI, bukan pula Bupati Sujono dan kroninya yang di akhir usianya belum tentu berada di Pacitan.

Pemulihan Lingkungan dan Perekonomian
Terkait dengan terlanjur rusaknya lingkungan Pacitan dan kemungkinan hilangnya PAD dari sektor pertambangan dan industrinya, masih ada kemungkinan pemulihan yang lebih cerdas, lebih smart dan berafiliasi dengan alam. Caranya adalah dengan melakukan penghijauan kembali lahan-lahan bekas galian tambang dan bekas pabrik tersebut dengan tanaman-tanaman kayu berusia pendek yang bisa dipanen dan bernilai ekonomis tinggi, seperti kayu Jabon yang sekarang sedang marak, kayu Sengon Laut, hingga Mahoni.

Hasil pemulihan ekosistem yang ada dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan memberikan dampak terhadap PAD kabupaten Pacitan. Tentunya pemanenan tanaman kayu tersebut harus terukur dan tertata supaya lingkungan tetap lestari, untuk masa depan Pacitan yang lebih hijau.

Posted in Lingkungan Hidup, Pacitan | Leave a Comment »

Bom Waktu Lahan PLTU Pacitan

Posted by handayaaji pada September 4, 2010

PACITAN

PLTU Jatim 1, Pacitan dengan kapasitas 2×315 MW yang dibangun di desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro, diduga bermasalah. Dengan luasan sekitar 60 hektar, sesuai studi kelaikan yang dilakukan oleh PT Rekadaya Elektrika, sebuah perusahaan konsultan rekanan PLN, site plan ini menempati beberapa jenis tanah. Selain tanah warga masyarakat, terdapat tanah kas desa, tanah Gege (tanah negara yang dikuasai desa), serta tanah laut.

Menurut Handaya Aji, Wakil Ketua DPRD Pacitan dari Fraksi PKS, pokok permasalahan timbul pada pembebasan tanah kas desa. Sebagaimana hasil pendampingan yang dilakukannya terhadap kepala desa Sukorejo, hingga saat ini tidak ada ganti rugi yang dibayarkan kepada kas desa akibat pembebasan lahan ini. Tahun 2007 silam bersama masyarakat dan perangkat desa, Handaya Aji pernah menanyakan kejelasan pembebasan lahan ini, namun berujung pada ketidakjelasan hingga sekaran. Padahal, bila memang tanah kas desa dipergunakan, kepada desalah ganti rugi pembebasan tanah tersebut dibayarkan. Sesuai pernyataan yang diperoleh team advokasi, hingga saat ini pihak desa melalui Kepala Desa Sukorejo, belum mendapatkan ganti rugi atas penggunaan tanah ini.

Salah satu narasumber dari PT PLN (Persero) yang ditemui penulis mengatakan, bahwa setiap PLN membangun pembangkit listrik, sudah disiapkan dana alokasi pembebasannya untuk membebaskan segala macam jenis tanah, baik itu tanah masyarakat, tanah kas desa, hingga tanah negara. Jadi tidak mungkin PLN membangun PLTU dengan skema status tanah hibah, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Artinya PLN tidak mau mengambil resiko dalam membangun sebuah pembangkit tenaga listrik bila proses pengadaan tanahnya masih bermasalah.

Lalu, ke mana larinya dana alokasi pembebasan lahan PLTU khususnya yang berstatus tanah kas desa ?

Narasumber lain dari PT PLN yang pernah ke lokasi PLTU Sudimoro, ternyata memiliki cerita yang lain. Dalam perjalanannya ke lokasi, narasumber ini berada dalam satu mobil dengan Bupati Sujono. Dari hasil bercerita ngalor-ngidul, ketika ditanyakan mengapa PLTU dibangun di kawasan Sudimoro yang lokasinya sangat sulit, medan berliku dan curam menuju lokasi bahkan secara teknis kurang layak. Bupati menjawab dengan jawaban yang berbelit. Tetapi, di ujung pembicaraan, nara sumber dari PLN ini bisa menyimpulkan bahwa Bupati, Kajari atau rekanannya, diduga kuat bermain dalam pembebasan lahan PLTU ini.

Apakah mungkin ini juga yang menjadi sebab tidak adanya ganti rugi tanah kas desa kepada Desa Sukorejo ? Hanya Bupati Sujono, kroninya dan waktu yang bisa membuktikan.

Kini, seiring proses pembangunan PLTU Pacitan yang berjalan, serta akan diresmikannya unit 1 sekitar Desember 2010, permasalahan pembebasan lahan ini bila tidak diselesaikan menjadi bom waktu tersendiri, apalagi bila memang ternyata tidak ada ganti rugi tanah kas desa yang dibayarkan. Menjadi PR besar bagi jajaran PLN untuk meminta kejelasan status tanah tersebut kepada pemerintah daerah Pacitan.

Posted in Infrastruktur, Pacitan, PLTU | Leave a Comment »

Awas, Air PDAM Pacitan Diracuni Tambang !

Posted by handayaaji pada September 4, 2010

Awas, Air PDAM Pacitan Diracuni Tambang !

PDAM Pacitan yang selama ini mengambil air baku dari aliran sungai Grindulu, tidak lama lagi terancam mendistribusikan air minum yang tercemar limbah. Pasalnya, Dragon Fly, sebuah perusahaan modal asing yang beroperasi di Pacitan dan mendirikan pabrik pengolahan konsentrat di Arjosari, beroperasi tanpa menggunakan instalasi pengolah limbah (IPAL) dan justru didirikan di bantaran sungai Grindulu, beberapa kilometer di atas aliran air baku PDAM. Pihak Dragon Fly sendiri mengakui dalam surat pernyataan yang ditandatangani Direktur PT. Dragon Fly Mineral Industry Kwantoro Iriyanto tertanggal 12 January 2009.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Walhi perwakilan Yogyakarta, potensi untuk meracuni air sungai tersebut sangat tinggi karena dalam mengolah konsentratnya dipergunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya bila masuk ke dalam tubuh manusia. Ini diakui oleh salah satu pengelola pabrik pengolahan konsentrat tersebut, Bapak Eko.

Bahan beracun yang digunakan tersebut adalah Natrium / Sodium Sulfida – Na2S, Seng Sulfat – Zn.SO4 dan Natrium / Sodium Sulfat – Na2SO4. Dalam batas maksimal tertentu, tubuh tidak lagi mentolerir keberadaan zat-zat berbahaya tersebut. Akibatnya, tubuh mengalami gatal, kesehatan menurun, sakit-sakitan, bahkan mengakibatkan kematian.

Dari beberapa literatur tentang prosedur keamanan terhadap bahan-bahan kimia, keberadaan bahan berbahaya tersebut dalam tubuh memiliki memiliki pengaruh buruk.

Natrium Sulfida, bila terkena kulit dapat menimbulkan iritasi, gatal-gatal dan merusak kulit. Bila terkena mata dapat terjadi iritasi hingga mengakibatkan kebutaan. Bila zat ini terpapar ke tubuh dalam waktu lama melalui pernafasan atau pencernaan, dapat merusak paru-paru, sesak nafas, hingga mengakibatkan kematian. Referensi :
http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927604

Seng Sulfat, bila terkena mata dan kulit dapat mengakibatkan iritasi. Sedangkan bila terhirup atau masuk ke dalam pencernaan (melalui makanan atau air), mengakibatkan kram perut, diare, mual, hingga muntaber. Bila terlarut dalam air, zat ini mematikan makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Bahkan dari kesimpulan pengaruhnya terhadap lingkungan, bahan ini termasuk klasifikasi yang sangat merusak. Literatur :
http://tmc.co.kr/home/link/Microsoft%20Word%20-%201-2-2-1-13MSDS%20_Zinc%20s ulfate%20Monohydrate_%20english%20.pdf

Natrium Sulfat, dalam pencernaan mengakibatkan gangguan lambung, sakit perut, mual, muntaber dan diare. Zat ini juga mengakibatkan gangguan pernafasan bila terhirup, serta dapat mengakibatkan gangguan pada janin. Literatur : http://www.safewater.org/PDFS/owd/SodiumSulfate.pdf

Dari laporan yang sudah masuk di tahun 2009, sudah ada sumur warga yang tercemar bahan berbahaya ini. Diawali dengan perubahan rasa, hingga setelah tiga bulan tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Itu padahal sudah berlangsung tahun lalu. Lantas, bagaimana di tahun ini bahkan tahun-tahun mendatang ? Dapat dipastikan bila aktivitas pengolahan bahan tambang tersebut terus berjalan, baik menggunakan sarana IPAL apalagi tidak, tetap membahayakan makhluk hidup yang menggunakan sumber daya air sungai Grindulu.

Sayangnya, belum ada langkah konkret untuk menghentikan beroperasinya pabrik ini. Diduga kuat karena beroperasinya atas seizin Bupati Sujono dan keeratan hubungan Bupati dengan pengusaha grup Dragon Fly ini. Ini dibuktikan dengan beberapa kerjasama yang ditandatangani di China beberapa waktu silam baik dalam kerjasama pertambangan maupun bidang lain seperti perikanan.

Lantas, bagaimana seharusnya masyarakat Pacitan bersikap, apakah akan diam saja mengetahui air PDAM-nya diracuni dengan izin resmi Bupati ? Semuanya terpulang pada kesadaran masyarakat Pacitan sendiri, sambil mengingat kesulitan suplai air bersih manakala musim kemarau datang seperti saat-saat ini. Efek buruk jangka panjangnya, tentunya yang merasakan adalah masyarakat Pacitan sendiri, bukan pengusaha Dragon Fly, apalagi Bupati.

Muhammad Ari Mukhlason
Pemerhati Lingkungan Pacitan, alumni Institut Teknologi Bandung, asli Tulakan Pacitan
Email / FB : mukhlason@gmail.com
Blog : http://blog.mukhlason.com
Telp : 0818-223-062

Posted in Lingkungan Hidup, Pacitan, Pertambangan | Leave a Comment »

Mengadvokasi Pencemaran, Dikriminalisasi

Posted by handayaaji pada September 3, 2010

PERTAMBANGAN
Mengadvokasi Pencemaran, Dikriminalisasi
Jumat, 3 September 2010 | 04:05 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Handaya Aji mengadukan kasus pencemaran perusahaan tambang di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Selasa (31/8). Sementara Handaya yang menjalankan advokasi justru terancam penjara karena kasus kredit tani pada 1999, kedua perusahaan tambang itu tetap bisa beroperasi tanpa analisis mengenai dampak lingkungan dan instalasi pengolahan air limbah.

Handaya menyatakan, pertambangan sebuah perusahaan tambang asing, PT G, memegang kuasa pertambangan seluas 2,33 hektar di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, Pacitan. “Sejak 2007, perusahaan tersebut menambang tanpa terlebih dahulu memberikan ganti rugi kepada warga. Penambangan itu mencemari Sungai Tilang,” kata Handaya seusai mengadukan kasus itu di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta.

Semua hasil tambang PT G dikirimkan kepada PT D yang beroperasi di hulu Sungai Grindulu, Desa Pagutan, Kecamatan Arjosari, Pacitan. “Perusahaan yang disebutkan terakhir mengolah material menjadi emas. Pengolahan itu mencemari Sungai Grindulu, sungai besar di Pacitan,” kata Handaya.

Handaya menyatakan, selain membiarkan kedua perusahaan terus mencemari lingkungan, polisi juga menjerat dirinya dengan kasus penggelapan. Ia menyatakan, pemidanaan dirinya tidak lepas dari upayanya mengadvokasi kasus pencemaran tambang bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta Suparlan menjelaskan, proses advokasi Handaya dan Walhi telah berlangsung sejak 2008.

“Pencemaran yang terjadi di Sungai Grindulu memang berat karena perusahaan pengolahan dibangun di tengah sungai. Dan, tidak pernah ada penindakan terhadap perusahaan tersebut,” ungkap Suparlan saat dihubungi di Yogyakarta.

Komisioner Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeulue, menyatakan telah menerima pengaduan Handaya. Komnas HAM serius menangani masalah tersebut.

Syafruddin menyatakan, Komnas HAM akan meminta klarifikasi dari Kepolisian Resor Pacitan, Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Markas Besar Polri untuk proses pemidanaan Handaya. (ROW)

Sumber :
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/03/04055441/mengadvokasi.pencemaran.dik riminalisasi
<>

Posted in Pacitan, Pertambangan | Leave a Comment »

BPK Beri “Rapor Merah” APBD Pacitan

Posted by handayaaji pada September 2, 2010

Selasa, 18 Mei 2010 08:39:08| Parlementaria / Pilkada | Dibaca 190 kali
Pacitan – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi “rapor merah” terhadap laporan keuangan dalam APBD Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, tahun 2009.

Hasil buruk itu, menurut Wakil Ketua DPRD Pacitan, Mardiyanto, Selasa, didasarkan pada buruknya penyusunan laporan penggunaan anggaran oleh pemkab. Baca entri selengkapnya »

Posted in APBD, Hukum, Pacitan | Leave a Comment »

Dewan Nilai Laporan APBD Pacitan Tidak Transparan

Posted by handayaaji pada September 2, 2010

Minggu, 27 Jun 2010 19:43:09| Parlementaria / Pilkada | Dibaca 159 kali
Pacitan – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan menilai pemerintah tidak transparan dalam melaporkan penggunaan APBD setempat tahun 2009.

“Alasan pemerintah bahwa DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) merupakan tanggung jawab BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan bukan tanggung jawab DPRD, tidak bisa kami terima,” kata anggota Banggar DPRD Pacitan, Dandung Wahyu Wibowo, Minggu.

Baca entri selengkapnya »

Posted in APBD, Pacitan | Leave a Comment »

Ke Kejari, Warga Pacitan Serahkan Bukti Korupsi

Posted by handayaaji pada September 1, 2010

Ke Kejari, Warga Pacitan Serahkan Bukti Korupsi
Politikindonesia – Korupsi benar-benar telah menjadi musuh bersama. Setidaknya hal itulah yang telah ditunjukkan warga Pacitan ketika menemukan dugaan korupsi beberapa kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagusnya, mereka tak sekadar berunjuk rasa tetapi juga menyerahkan setumpuk bukti ke Kantor Kejaksaan Negeri Pacitan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Baca entri selengkapnya »

Posted in APBD, Hukum, Pacitan | Leave a Comment »

Tercemar Limbah, Gagal Panen

Posted by handayaaji pada September 1, 2010

Monday, July 12, 2010
Tercemar Limbah, Gagal Panen
Pacitan – Sebagian petani di Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, hanya bisa mengelus dada. Pasalnya, panen padi kali ini tidak seperti yang diharapkan. Bahkan, mengalami penurunan signifikan. Tidak sedikit yang gagal panen lantaran puso.

Diantaranya seperti yang dialami Parwadi, 60, warga Desa Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo. Kendati sudah sekitar 80 hari merawat tanaman padinya, namun harus siap-siap gigit jari. Dari beberapa petak lahan tanaman padinya, hanya satu petak saja yang menghasilkan. Meski demikian, hasilnya tidak maksimal. “Baru kali ini gagal panen,” kata Parwadi, kemarin (11/7). Baca entri selengkapnya »

Posted in Lingkungan Hidup, Pacitan, Pertambangan | Leave a Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.