Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

Dewan Desak Pengusutan Kasus Tanah PLTU Sidomoro

Posted by handayaaji pada September 1, 2010

Dewan Desak Pengusutan Kasus Tanah PLTU Sidomoro
Kamis, 13 September 2007 | 16:40 WIB
http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=U1QHUVcBU1cG

TEMPO Interaktif, Pacitan: Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan mendesak agar dibentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus pelepasan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sidomoro, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

“Perlu dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus dibalik pelepasan tanah PLTU Sidomoro,” kata angggota DPRD, sekretaris fraksi Golongan Karya, Gagarin, Kamis (13/9). Baca entri selengkapnya »

Ditulis dalam Pacitan, PLTU | Leave a Comment »

Sungai Tercemar Limbah Pertambangan, Warga di Pacitan Tuntut PT GLI

Posted by handayaaji pada September 1, 2010

Sungai Tercemar Limbah Pertambangan, Warga di Pacitan Tuntut PT GLI Jumat, 30 Oktober 2009 | 17:04 WIB
http://www.surya.co.id/2009/10/30/sungai-tercemar-limbah-pertambangan-warga- di-pacitan-tuntut-pt-gli.html

PACITAN | SURYA Online -
Sungai dan sumber air bersih yang ada di sekitar areal pertambangan timah milik PT Gemilang Limpah Internusa (GLI) yang ada di Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim), positif tercemar limbah pertambangan. Baca entri selengkapnya »

Ditulis dalam Lingkungan Hidup, Pacitan, Pertambangan | Leave a Comment »

Nyentrik, Mantan Wakil Bupati Pacitan Berdemo Tunggal

Posted by handayaaji pada September 1, 2010

Nyentrik, Mantan Wakil Bupati Pacitan Berdemo Tunggal
Oleh : Hernawan A. Priyana | 30-Des-2008, 17:43:50 WIB
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=Nyentrik%2C+Mantan+Wakil+ Bupati+Pacitan+Berdemo+Tunggal&dn=20081230151928

KabarIndonesia, Pacitan – Kebijakan Bupati Pacitan Suyono dalam beberapa hal di nilai tidak berpihak kepada publik. Di antaranya, masuknya investor tambang serta dugaan mark up pembebasan lahan mega proyek PLTU.

Kebijakan lainnya yang dinilai melenceng yakni pengelolaan obyek wisata, tambak udang, pembangunan pasar Baleharjo dan alokasi dana bencana alam yang hanya dinikmati oleh kroni. Hal tersebut disuarakan oleh mantan Wakil Bupati Pacitan, Abdul Mu’id Anwar (29/12). Baca entri selengkapnya »

Ditulis dalam Hukum, Pacitan | Leave a Comment »

DPRD Tolak Bendungan Kedungbendo

Posted by handayaaji pada September 1, 2010

Kamis, 29 Mei 2008
DPRD Tolak Bendungan Kedungbendo

Lima Fraksi Sepakat, FPD Tunggu Survei Amdal
PACITAN – DPRD Pacitan akhirnya memutuskan menghentikan kegiatan rencana pembangunan bendungan Kedungbendo. Keputusan atas aspirasi Forum Masyarakat Tegalombo-Arjosari (Formas Tegalsari) tersebut diambil setelah disepakati enam fraksi dalam rapat paripurna, Rabu (28/5).

Dalam pendapat akhirnya, lima fraksi secara tegas menolak rencana pembangunan bendungan Kedungbendo. Hanya Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang menyatakan menunggu sampai dilaksanakannya survei analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).
Baca entri selengkapnya »

Ditulis dalam Lingkungan Hidup, Pacitan | Leave a Comment »

DPRD PACITAN TUNDA DIALOG BAHAS PENCEMARAN

Posted by handayaaji pada September 1, 2010

DPRD PACITAN TUNDA DIALOG BAHAS PENCEMARAN
http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=1301

Pacitan, 26/10 (ANTARA) – DPRD Kabupaten Pacitan menunda rencana dialog antara warga Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan pengusaha pertambangan timah yang beroperasi di Desa Cokrokembang, Selasa besok (27/10).

“Yang pasti bukan di batalkan, tapi hanya ditunda” kata Mawardi, Senin. Baca entri selengkapnya »

Ditulis dalam Lingkungan Hidup, Pacitan, Pertambangan | Leave a Comment »

Surat untuk Komnas HAM : Kasus Kriminalisasi Yoyok Handaya Aji

Posted by handayaaji pada Agustus 29, 2010

Terlampir file-file pengaduan, kronologi, dan bukti2 yang berkaitan dengan kasus kriminalisasi yang saya alami.
Mohon bantuannya dengan sangat.


Handaya Aji
Wakil Ketua DPRD Pacitan Jatim
Fraksi PKS
email: handaya_aji@yahoo.com
blog : http://handayaaji.wordpress.com

01-surat-komnas-ham.doc

02-kronologi_handaya_aji.doc

03-Laporan_Walhi_Pacitan.doc

04-tambang_pacitan.doc

05-info-pidana-tambang.pdf

06-AliansiMasyarakatUntukKebebasanBerpendapa1.doc

07-PernyataanAmpat2.doc

Ditulis dalam Hukum, Pacitan | Leave a Comment »

Pernyataan sikap Aliansi Masyarakat untuk kebebasan Berpendapat

Posted by handayaaji pada Agustus 28, 2010

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Berkaitan dengan kasus hukum yang dialami oleh saudara Handaya Aji, yang saat ini sedang ditetapkan menjadi tersangka dan DPO, maka kami memberikan pernyataan sebagai berikut:

bahwa proses hukum kasus penggelapan dana hibah kepada kelompok tani Damai pada tahun 1998/1999 sebesar Rp 59 juta yang dituduhkan kepada Handaya Aji, merupakan upaya untuk menghentikan sikap vokal Pak Handaya sebagai anggota DPRD dan menghentikan pendampingan masyarakat selama 4 tahun ini beliau jalankan, yaitu berkaitan dengan Penolakan pertambangan yang mencemari lingkungan dan tidak memberikan bagi hasil serta melakukan penyerobotan tanah warga pribumi, Pendampingan pemilik tanah di Jalur lintas selatan (JLS) dan penolakan penandatangan APBD 2010. Oleh karenanya kami meyakini bahwa proses hukum ini merupakan rekayasa dan kriminalisasi yang berimplikasi pada terpasungnya hak untuk menyatakan pendapat yang dimiliki setiap warga negara sebagaimana telah di jamin Oleh Pasal 28 UUD 1945, dan melemahnya kekuatan masyarakat yang selama ini memperjuangkan hak-hak dasarnya dan mematikan mekanisme cek and balancing pada pemerintahan daerah Pacitan. Sekaligus hal ini membuktikan bahwa Bupati Pacitan dalam hal ini telah berkuasa secara mutlak.

Oleh karena itu kami mengajukan tuntutan sebagai berikut:

a. Agar kapolres Pacitan menjamin sepenuhnya bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai peraturan perundangan yang ada.

b. Menghentikan kegiatan pertambangan yang telah merusak lingkungan dan tidak memberikan bagi hasil kepada Pemda Pacitan, dan melakukan penyerobotan tanah milik warga, serta mengusut tuntas segala perbuatan pidana yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh warga desa kluwih 1 tahun yang lalu. Termasuk membongkar keterlibatan pejabat daerah yang terlibat dalam mafia tambang di Pacitan.

c. Membuka kembali kasus hukum yang selama ini dipetieskan demi terpenuhinya keadilan di masyarakat antara lain kasus Tambak Udang dan Penganiayaan yang dilakukan dengan bantuan dua ekor anjing buas yang dilakukan oleh Iwan Baleha, sebab semua warga tidak ada yang percaya kalau yang bersangkutan dinyatakan sakit jiwa.

d. Menuntut agar Agar AKBP Wahyono dan AKP Sukimin bertanggung jawab atas segala macam penyimpangan penegakan hukum di Pacitan

e. Meminta agar lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan permasalahan hukum di negeri ini (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Komisi Kepolisian Nasional, Divisi Propam dan Inspektorat, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komisi III DPR RI, Ormas, Media Dan publik agar memperhatikan dengan seksama terhadap rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap sikap vokal di Pacitan.

Demikian pernyataan sikap Aliansi Masyarakat untuk kebebasan Berpendapat

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Pacitan, 28 Agustus 2010

<>

Ditulis dalam Hukum, Pacitan | Leave a Comment »

APBD Pacitan, Semakin tidak Memihak Rakyat

Posted by handayaaji pada Agustus 27, 2010

APBD Pacitan, Semakin tidak Memihak Rakyat

Profil APBD Kabupaten Pacitan tahun 2010 ini semakin suram. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang sudah hancur-hancuran dan minim jumlahnya, menjadi semakin berkurang. Hal ini terlihat dalam peraturan Bupati no 28 tahun 2009. Porsi belanja pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam belanja modal, hanya sebesar 41 Milyar. Besarnya anggaran ini jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada akhir masa jabatan Bupati sebelumnya, Sutrisno, belanja modal sudah berada di kisaran Rp. 100 Milyar. Sedangkan pada masa bupati Sujono, nilainya semakin menurun, kontras dengan belanja barang dan jasa yang semakin meningkat tajam.

Dalam permasalahan APBD Pacitan, sudah banyak pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan rezim Sujono ini. Dari anggota dewan, masyarakat, mantan wakil bupati, hingga badan resmi auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan. Banyak penyelewengan-penyelewengan anggaran APBD sudah dilakukan, dari yang tidak transparan dalam penyusunan, pengelolaan, penggunaannya, akses informasi terhadap APBD, hingga ketidakprofesionalan Pemkab dalam mengelola aset yang berkaitan langsung dengan APBD.  BPK sendiri dalam salah satu hasil auditnya memberikan nilai rapor Merah pada penggunaan APBD Pacitan yang dikelola bupati Sujono.

Kasus Belanja Modal yang Semakin Minim : Infrastruktur

Efek dari penurunan belanja modal ini sangat terasa pada masyarakat. Dasar kondisi alam Pacitan yang bermedan pegunungan nan terjal dan berkelok, dengan semakin minimnya dana akan semakin berkurang pula porsi pembangunan prasarana. Jalan kabupaten hingga jalan RT, akan semakin sedikit yang bisa diperbaiki dengan anggaran yang minim tersebut. Padahal, kualitas ruas jalan di Pacitan sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Lihatlah ruas Pacitan – Tulakan – Lorok. Ruas sepanjang 36 kilometer tersebut saat ini kondisinya rusak parah. Apalagi ini diperparah dengan muatan-muatan berat yang melewatinya, seperti truk tronton bermuatan kayu, hingga trailer bermuatan komponen PLTU Sudimoro.

Seorang narasumber dari PT PLN mengatakan : “Komitmen Bupati Sujono untuk memperbaiki jalan raya terkait proyek PLTU tidak ada”. Padahal pembangunan PLTU tersebut daya dukung jalannya harus disokong oleh pemerintah daerah.

Bila dibandingkan, pada masa pemerintahan bupati sekarang kualitas jalan semakin buruk. Jauh dari bupati sebelumnya. Hanya sayangnya masyarakat tidak berani mempermasalahkan kualitas jalan yang bersumber dari minimnya anggaran belanja modal tersebut.

Salah satu personal perusahaan pengangkut komponen PLTU Sudimoro, bahkan pernah mengeluhkan bahwa setiap ada kendaraan trailer pengangkut akan melewati jalanan yang kualitasnya tidak bagus, perusahaan akan memperbaiki kerusakan tersebut. Tetapi hasil perbaikan ini diklaim oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat. Padahal yang sudah mengerjakan dan mengeluarkan biaya adalah perusahaan pengangkutan ini.

Wakil ketua DPRD Pacitan, Handaya Aji dalam sebuah kesempatan menyebutkan bahwa sebenarnya plafon awal belanja modal adalah sebesar Rp. 80-an Milyar. Namun entah mengapa oleh bupati direvisi hingga menjadi Rp. 41 milyar. Manakala perkara plafon belanja modal ini diajukan pada gubernur, diberikan catatan bahwa APBD harus direvisi sehingga tetap sesuai sebesar Rp. 80 M. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini tidak ada revisi dan tetap sebesar 41 Milyar.

(ref. http://www.pacitankab.go.id/APBD/apbd2010.pdf)

Jadi, jika jalanan di Pacitan rusak dan jelek, sudah tahu kan siapa penyebabnya ?

Di halaman berikutnya, pada item infrastruktur – air – jalan – listrik, akan banyak ditemui publikasi yang dilakukan oleh media, terkait minimnya kualitas infrastruktur yang ada di kabupaten pacitan, khususnya setelah rezim Suyono. Keluhan ini juga disampaikan oleh anggota dewan yang meninjau langsung kualitas prasarana yang ada.

Masyarakat sebagai pengguna langsung infrastruktur tersebut sudah lama mengeluhkan hal ini, namun apa daya, segala macam aspirasi, kritik, saran, bahkan hujatan, hanyalah lewat dari telinga kiri keluar di telinga kanan. Mungkin aparat hanya menganggap segala macam keluhan masyarakat itu hanyalah ibarat Anjing yang Menggonggong, sementara Kafilah / Rombongan aparat dan Bupati tetap mlengos, berlalu begitu saja.

Pada item prasarana jalan ruas Pacitan – Tulakan – Lorok yang sedemikian parahnya, bagaimana dengan ruas di pedalaman ? Apakah juga sudah bagus ? Tentu tidak. Bila di ruas protokol yang menjadi jalur proyek nasional saja cukup parah, tentunya akan lebih parah lagi jalanan pedalaman yang berklasifikasi jalan desa hingga jalan RT.  Jadi jangan dulu berharap, masyarakat Dusun Pinggir Bubakan Tulakan bisa melewati mulusnya jalan aspal menuju wilayahnya, dengan anggaran belanja modal yang semakin habis ini. Juga masyarakat pedalaman Gembuk Kebonagung, jangan berharap lingkungannya beraspal mulus, sebagaimana yang ada di Tuban Jatim maupun ber-paving block seperti di Bojonegoro.

Kasus Pantai Teleng

Contoh langsungnya, adalah penyewaan lahan kawasan wisata Pantai Teleng yang merupakan kawasan wisata masyarakat Pacitan. Lahan kawasan Teleng disewakan pada pihak swasta, PT El John Tirta dengan harga sewa yang sangat murah. Padahal di situ, pihak pemda masih harus berkewajiban menyediakan infrastruktur terkait kawasan wisata tersebut. Selain itu, keistimewaan-keistimewaan diberikan pada penyewa, seperti masa sewa yang berlangsung selama 20 tahun, hingga kewenangan penyewa untuk menerapkan besaran tarif yang nantinya hanya akan didattarkan kepada pihak pemda.

Dalam surat bernomor 181.1/14/408.21/2008 tentang perjanjian tersebut, lahan yang dikelola seluas 306.007 m2, dan biaya sewa di tahun pertama adalah Rp. 300 juta, dan di tahun ketiga RP. 500 juta.

Berdasarkan audit Badan Pemerika Keuangan, penyewaan aset pemda berupa Pantai Teleng ini terlalu murah. Ini dihitung dari luasan lahan yang ada, serta banyaknya aset yang dikelola, termasuk kios, sarana hiburan, serta pepohonan produktif yang ada di kawasan ini. Bahkan BPK sudah merekomendasikan agar pemkab Pacitan melakukan revisi terhadap perjanjian ini. Namun ternyata belum digubris.

Imbas langsung yang dirasakan, adalah semakin mahalnya harga tiket masuk ke Pantai Teleng. Pada musim idul fitri tahun 2009, harga tiket masuk mencapai bilangan RP. 10 ribu per orang. Melambung jauh dari masa-masa sebelumnya yang hanya berkisar Rp. 1.500 – 3.000,-

Angka Rp. 10 ribu ini bukan nominal yang sedikit di Pacitan, mengingat minimnya pendapatan masyarakat. Ingat, UMR Pacitan saja masih berkisar di bilangan Rp. 600 ribu, terendah di Jatim. Bila dengan umr sebesar ini untuk mendapatkan akses hiburan wisata terlalu mahal, bagaimana masyarakat dapat menikmatinya ? Bila dibandingkan, angka 10 ribu sama dengan menjual 10 butir kelapa yang ini juga sama nilainya dengan 3 – 4 kali nilai makan siang di Pacitan.

Kalaulah fasilitas-fasilitas yang ada di Teleng Ria ini sangat bagus, mungkin bisa dipertimbangkan besaran tarif seperti ini. Namun, hal tersebut sangat ironis mengingat fasilitas yang ada pun kurang memadai.

Ditulis dalam APBD, Pacitan | 1 Comment »

Kasus Handaya Aji, Dominan Faktor Politik

Posted by handayaaji pada Agustus 27, 2010

Penetapan status Handaya Aji, wakil ketua DPRD Pacitan Jatim sebagai tersangka kasus penggelapan cukup sumir. Betapa tidak, dari pengakuan tersangka pasca pemberkasan di Mapolres Pacitan, terdapat pengakuan yang mengejutkan dari salah satu pengawas penyidik, Sujarno. Ketika ditanyakan motif penetapan Yoyok – begitu Handaya Aji biasa dipanggil-, Sujarno mengatakan bahwa motif politis lebih mendominasi.
Baca entri selengkapnya »

Ditulis dalam Hukum, Pacitan | Leave a Comment »

PACITAN, Lingkungan Hidup Rusak karena Tambang

Posted by handayaaji pada Agustus 27, 2010

Laporan Hasil Riset

A. PENGARUH PT. DRAGON FLY MINERAL INDUSTRI TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL MASYARAKAT DESA PAGUTAN

Deskripsi PT. DFMI
Perusahan berdiri dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Dragon Fly Mineral Industri (DFMI). Berlokasi di JL. Raya Pagotan no 66, kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Lokasi usaha berjarak 15 Km dari pusat kota Pacitan. Lokasi usaha menempati 60.000m2, lahan terbuka 24.200m2 dan lahan cadangan 5.000m2, dan terletak di Pinggir sungai Grindulu, dengan nama Penanggung Jawab sekaligus Direktur Kwartono Iriyanto. PT. DFMI adalah perusahaan yang mengolah bahan tambang Zinc dan Copper untuk menghasilkan produk bahan tambang setengah jadi berupa Zinc dan Copper Concetrate. Dalam produksi pabrik memerlukan air 60.400 m3/bulan atau rata-rata 23.231 m3/hari, mengingat daerah Kabupaten Pacitan wilayahnya 88% terdiri dari dataran tinggi, untuk mendapatkan tapak yang datar dan memudahkan mendapatkan air, pabrik ini di bangun di pinggir sungai Grindulu yang merupakan lahan sawah.
Baca entri selengkapnya »

Ditulis dalam Lingkungan Hidup, Pacitan, Pertambangan | Leave a Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.