Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

WARGA MEMILIH PATUNGAN PERBAIKI JALAN RUSAK PEMKAB TUTUP MATA

Posted by handayaaji pada November 16, 2010

PEMKAB TUTUP MATA
WARGA MEMILIH PATUNGAN PERBAIKI JALAN RUSAK
Jawa Pos radar Madiun, 16 Nov 2010

PACITAN – Sikap tutup mata Pemkab Pacitan terhadap kerusakan jalan membuat sebagian warga geram. Namun, geram saja tidak akan memberi solusi. Karena itu, kemarin (15/11) puluhan anggota Angkutan Kayu Rakyat Pacitan (AKRAP) bahu membahu memperbaiki ruas Jalan Raya Pacitan-Trenggalek. Tepatnya, di Dusun Dasri, Desa/Kecamatan Tulakan.

Kerusakan itu akibat hujan deras akhir Oktober lalu. Jalan itu ambles sedalam sekitar 40 centimeter. Kini, bertambah parah hingga kedalamannya sekitar 50 centimeter. Sebab, jalur itu dilewati truk pengangkut kayu menuju Jepara, Jawa Tengah. ”Kalau tidak segera diperbaiki, truk yang melintas bisa terguling,” kata Nanang, koordinator AKRAP, kemarin (15/11)

Nanang mengatakan bertambah parahnya kerusakan jalan itu juga disebabkan kendaraan bermuatan material berat melintasi jalur itu. Apalagi, trailer pengangkut material proyek PLTU Sudimoro juga melintas di jalan yang sama. Namun, karena satu-satunya akses, sejumlah truk trailer itu tetap melewatinya.

”Selama ini kami menghindari jalan yang ambles dengan memilih agak ke pinggir,” ungkap Nanang. Untuk memperbaiki jalan itu menggunakan dana swadaya. Masing-masing anggota AKRAP ditarik Rp 50 ribu. Dana yang terkumpul digunakan membeli material. Di antaranya, batu dan tanah uruk untuk menambal lubang jalan. Langkah itu agar kerusakan tidak semakin parah. Bila mengandalkan anggaran dari pemkab baru bisa terelasasi 2011
mendatang.(fik/sad)

Posted in Tak Berkategori | Leave a Comment »

Eksepsi Penasihat Hukum Handaya Aji

Posted by handayaaji pada Oktober 27, 2010

TULUS WAHJUONO, S.H., M.H. & SETYO EKO CAHYONO, S.H.
Advokat dan Konsultan Hukum
RUKO TAMAN BOROBUDUR INDAH
Jalan Puncak Borobudur No. 28 Malang
0341-483272

Hal: Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa
Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum
No. Reg. Perk. PDM-113/PCTN/10/2010

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Pacitan
q.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana
Nomor : 108/PID.B/2009/PN. Pacitan
Di PENGADILAN NEGERI PACITAN

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini SETYO EKO CAHYONO, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di RUKO TAMAN BOROBUDUR INDAH Jalan Puncak Borobudur No. 28 Malang  0341-483272, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2010 sebagai Penasihat Hukum, bertindak untuk dan atas kepentingan Pemberi Kuasa/Terdakwa:

Nama Lengkap : HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI
Tempat Lahir : Pacitan
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 5 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/Jawa
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 02 RW 001 Desa Losari
Kec. Tulakan Kab. Pacitan
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Pacitan
Pendidikan : SMA

Dengan ini mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-113/PCTN/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Triyanto, S.H. Jaksa Muda NIP 19740926 19998031001, yang telah dibacakan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 27 Oktober 2010 dalam Acara Pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Pada prinsipnya, Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI menolak seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, karena banyak sekali uraiannya bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diuraikan dalam Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut di bawah ini.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tentang Keberatan ini diatur pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:
“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, perkenankan Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa menyampaikan Keberatan (eksepsi) sebagai berikut di bawah ini.

1. EKSEPSI PENGADILAN NEGERI PACITAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan, “… Terdakwa Handaya Aji alias Yoyok bin Pamudji selaku Ketua Kelompok Tani Damai Desa Losari Kec. Tulakan Kab. Pacitan ….”

Pada bagian lain surat dakwaan disebutkan, ”Bahwa sesuai kesepakatan dalam musyawarah di rumah Pamudji (Alm) dana yang diterima oleh Kelompok Tani Damai sebesar …. digunakan untuk usaha produktif jual beli kedelai dan kopi sebesar …. dan untuk simpan pinjam … dst.”

Selanjutnya, surat dakwaan menguraikan kegiatan yang dilakukan oleh LEPMM “Damai” yaitu usaha simpan pinjam, usaha kedelai dan usaha jual beli kopi yang kesimpulan akhirnya adalah tidak bisa dipertanggung-jawabkannya dana tersebut oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Damai.

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa kegiatan-kegiatan Kelompok Tani yang diketuai Terdakwa, masih dalam rangka pelaksanaan Program LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri) yang pada tahun 1999 (versi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Tahun 1998) yang pertanggungjawabannya adalah dalam Rapat Anggota Kelompok Tani Damai secara internal kelembagaan sehingga Pengadilan Negeri Pacitan tidak berwenang mengadili perkara ini atau paling tidak Pengadilan Negeri Pacitan harus menyatakan belum berwenang mengadili perkara ini, karena masih harus menunggu terlebih dahulu dilaksanakannya Rapat Anggota Kelompok Tani untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dan atau tindak pidana dalam kegiatan usaha Kelompok Tani Damai tersebut. Bahwa sebelum diadakannya Rapat Anggota Kelompok Tani Damai, Pengadilan Negeri Pacitan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

2. EKSEPSI DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Terkait dengan uraian keberatan angka 1 di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai Ketua Kelompok Tani Damai dalam menjalankan Program LEPMM adalah perbuatan hukum perdata yang harus dipertanggungjawabkan secara perdata pula.

Bahwa Kelompok Tani Damai adalah badan hukum perdata yang menjalankan kegiatan yang termasuk dalam kategori ruang lingkup hukum perdata materiil, seperti adanya kesepakatan anggota, perbuatan hukum jual beli, adanya laba-rugi usaha, dan lain-lain, apabila terjadi perselisihan dan atau persengketaan perdata, maka pertanggungjawabannya masuk dalam lingkup hukum perdata dan penyelesaiannya harus dengan melakukan gugatan perdata dan atau membuat perjanjian-perjanjian, dan atau perdamaian-perdamaian, yang kesemuanya diatur dalam hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa bukan termasuk dalam lingkup perbuatan pidana, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut sehingga dimajukannya Terdakwa dalam persidangan pidana ini oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair, menurut Penasihat Hukum Terdakwa kedua dakwan tersebut adalah tidak tepat, untuk itu Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya didasarkan pada Laporan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor: X750/12/408.48/2010 dengan kesimpulan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan LEPMM Kelompok Tani Damai Desa Losari Kec. Tukan Kab. Pacitan tidak dilaksanakan secara kelembagaan dengan sistem pengendalian yang tidak memadai, dengan dasar:  Tidak ada struktur organisasi dan susunan pengurus;
 Tidak tersedia dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 Tidak ditemukan peraturan khusus tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus;
 Tidak adanya dokumen dan bukti catatan yang cukup sebagai pertanggungjawaban atas akuntabilitas atau laporan berbagai bentuk, …dst. Pertanyaannya adalah:
1. Apakah dasar kewenangan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan membuat Laporan Nomor: X750/12/408.48/2010 terhadap badan hukum perdata, in casu berbentuk “Kelompok Tani” yang jelas tidak termasuk institusi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Pernahkah Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pemeriksaan terhadap Kelompok Tani Damai yang diketuai oleh Terdakwa? 3. Apakah dasar kegiatan pemeriksaan tersebut?
4. Jika pun pernah memeriksa kegiatan Kelompok Tani Damai, apakah kondisinya sama antara tahun 1998 (menurut versi Penuntut Umum) dengan kondisi tahun 2010 sekarang atau setelah masa sekitar 12 (dua belas) tahun? Kemana hilangnya kewenangan Inspektorat selama 12 (dua belas) tahun ini, kemudian tiba-tiba seperti mendapat “wangsit” untuk memeriksa dan membuat Laporan atas kegiatan Kelompok Tani Damai. Adilkah kondisi tersebut?

Berdasarkan kutipan dan pertanyaan di atas, dakwaan Penutut Umum, tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan pasal 56 KUHAP ayat (1) disebutkan, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, dalam perkara ini, yakni dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun, dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan Terdakwa ini tidak diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, serta apabila berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, pejabat penyidik atau penuntut, WAJIB menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa.

In casu, dalam pemeriksaan penyidikan Terdakwa ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan pejabat Penyidik pun, tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh mereka berdasarkan KUHAP, sehingga menjadikan proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah tidak sah dan cacat yuridis serta melanggar ketentuan KUHAP.

Dengan demikian, berkas perkara atas nama Terdakwa yang dilimpahkan dalam persidangan ini yang didasarkan pada proses penyidikan yang tidak sah, cacat yuridis, dan melanggar KUHAP yang kemudian dituangkan ke dalam dakwaan oleh Penuntut Umum guna menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini, menjadikan dakwaan Penuntut Umum tidak sah, cacat yuridis dan melanggar KUHAP, untuk itu dakwaan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan dakwaan subsidair, yakni didakwa dengan Pasal 372 KUHP, dalam pemeriksaan sejak penyidikan pasal yang disangkakan adalah Pasal 374 KUHP dan sama sekali Terdakwa tidak pernah diperiksa dengan Pasal 372 KUHP sehingga dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak mempunyai dasar yuridis yang sah dan harus dinyatakan dakwaan dimaksud tidak dapat diterima.

Jika dibandingkan, antara dakwaan primair dan dakwaan subsidair, terdapat kontradiksi kedudukan dan posisi hukum Terdakwa, dalam dakwaan Primair kedudukan dan posisi hukum Terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Damai, sementara dalam dakwaan Subsidair kedudukan dan posisi hukum Terdakwa adalah pribadi dan bukan dalam jabatan sehingga dakwaan yang demikian tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan harus dinyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon dinyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan–dakwaan ini.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

3. EKSEPSI SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN

Eksepsi Surat Dakwaan harus dibatalkan ini berpedoman pada pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
”Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Sementara, dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan dalam persidangan ini bahwa surat dakwaan merupakan instrumen VERBAL FORMAL berupa akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M. Yahya Harahap, 1993: 414-415). Dengan surat dakwaan itu Penuntut Umum sebagai peletak dasar (grondleger) meletakkan dasar bagi pemeriksaan di persidangan dengan tujuan agar pengadilan memeriksa, menguji dan pada akhirnya memutus apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti berdasarkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan.

Bahwa mengingat fungsinya yang demikian fundamental, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan ketentuan yang wajib dipedomani bagi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.

Sebagaimana telah dikutip di atas, KUHAP mengatur bahwa dalam membuat surat dakwaan WAJIB dipenuhi PERSYARATAN FORMAL (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP) dan PERSYARATAN MATERIAL (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP). Tidak dipenuhinya persyaratan formal berakibat surat dakwaan tidak dapat diterima sedangkan tidak dipenuhinya persyaratan material berakibat surat dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 Ayat (3) KUHAP) sehingga harus dibatalkan.

KUHAP tidak memberikan rincian penjelasan lebih lanjut apa yang disebut persyaratan material tersebut, yakni uraian surat dakwaan ”cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,” in concreto penjelasan mengenai hal tersebut lebih banyak diserahkan pada praktik peradilan (jurisprudensi), hanya saja secara umum susunan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP menempatkan kata ”CERMAT” pada urutan terdepan yang menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang menghendaki agar Penuntut Umum mendahulukan sikap korektif dan teliti dalam membuat surat dakwaan.

Secara internal kejaksaan, persyaratan material ”CERMAT” dibuat tafsir sendiri yang dimuat dalam ”BUKU PEDOMAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN” (vide Kejaksaan agung RI, 1985:14) yang menyebutkan, ”Yang dimaksud dengan cermat adalah KETELITIAN JAKSA PENUNTUT UMUM dalam mempersiapkan dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan ….”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan surat dakwaan tersebut di atas, dikaitkan dengan eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

 Eksepsi Terhadap Uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap

o Eksepsi Uraian Surat Dakwaan Tidak Cermat
Dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan, “Bahwa pada awalnya sekira bulan Desember tahun 1998 dari Departemen Koperasi memberikan bantuan dana LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri) yang bersumber dari dana APBN….”

Dari kutipan di atas terdapat ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menguraikan surat dakwaannya, yakni penyebutan Departemen Koperasi seharusnya Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Bantuan dana LEPMM seharusnya bantuan dana hibah kepada LEPMM. Bersumber dari dana APBN seharusnya bersumber dari dana talangan IMF untuk program JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang pada saat itu sedang mengalami krisis yang sangat akut.

Pada bagian lain disebutkan, “Bahwa dari ke-10 (sepuluh) penerima dana LEPMM tersebut pada saat ini sudah berkembang menjadi koperasi dan hanya KLP Damai yang tidak berkembang sampai saat ini.”

Ketidakcermatan dapat dilihat dari ketidakkonsistenan penyebutan “KLP Damai” seharusnya Kelompok Tani Damai. Anak kalimat, “sudah berkembang menjadi koperasi dan hanya KLP Damai yang tidak berkembang” menandakan adanya keharusan pembentukan lembaga koperasi, sementara Program JPS adalah program kilat yang tidak ada kewajiban untuk menjadikan sebagai “lembaga koperasi” bagi kelompok tani. In casu Program LEPMM merupakan program yang hanya berlangsung hanya 1 (satu) tahun, yakni tahun anggaran 1998/1999 setelah itu program tersebut diganti dengan program lain, yang konsekuensi hukumnya tidak ada lagi lembaga yang mengelola program LEPMM dimaksud yang dapat dibuktikan dengan dibentuknya Koperasi Tekad Makmur (dahulu LEPMM Tekad Makmur) yang merupakan salah satu lembaga yang menerima dana hibah Program LEPMM oleh pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Pacitan (atau penyebutan lain saat itu) yang diketuai Hanif Setyo Budi (jabatan dinas, Kepala Seksi Fasilitasi Simpan Pinjam) yang kondisinya sekarang macet total atau lebih buruk dari Kelompok Tani Damai ini, namun tidak pernah diperiksa, baik oleh Dinas Koperasi secara internal maupun Tim Inspektorat Kabupaten Pacitan, sehingga jelas surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak cermat. Surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan.

Ketidakcermatan yang lebih fatal adalah pada anak kalimat, “… sehingga sisa dana simpan pinjam, dana dari penjualan kopi dan kedelai dikuasai oleh terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.36.427.264,- (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh dua ratus enam puluh empat rupiah) dan dari sisa dana tersebut antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI yaitu untuk usaha penyulingan minyak cengkeh di Kec. Nawangan adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”
Kata “dikuasai oleh terdakwa” adalah sangat tendesius, karena de facto dana tersebut disimpan dalam rekening atas nama LEPMM Kelompok Tani Damai sampai sekarang. Lagi pula karena Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Damai “penguasaan” itu, kalau pun itu benar demikian, adalah penguasaan yang sah dan legal sebagai pengurus Kelompok Tani Damai, lain halnya kalau yang menguasai itu Saudara Penuntut Umum, maka “penguasaan” itu adalah bertentangan dengan hukum.

Anak kalimat, “… digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI yaitu untuk usaha penyulingan minyak cengkeh di Kec. Nawangan adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).” Frasa “untuk kepentingan pribadi” pada anak kalimat di atas adalah ketidakcermatan yang sangat fatal, karena yang dimaksud “kepentingan pribadi” di sini adalah kepentingan pribadi Terdakwa sebagai Anggota Kelompok Tani Damai, untuk membedakan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Damai sehingga penggunaan dana simpan pinjam tersebut adalah sah dan legal serta tidak ada unsur penggelapan di dalamnya, lagi pula dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk usaha sebagaimana maksud bantuan dana hibah Program LEPMM dan dana itu pun sudah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga sama sekali tidak terdapat unsur penggelapan.

Berdasarkan uraian di atas, surat dakwaan Penuntut Umum telah tidak cermat dalam uraiannya sehingga surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan ini.

o Eksepsi Uraian Surat Dakwaan Tidak Jelas
Di muka telah diuraikan ketidakjelasan dasar Laporan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dijadikan dasar dakwaan dalam surat dakwaan ini dengan beberapa pertanyaan yang intinya:
1. Apakah dasar kewenangan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan membuat Laporan Nomor: X750/12/408.48/2010 terhadap badan hukum perdata, in casu berbentuk “Kelompok Tani” yang jelas tidak termasuk institusi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Pernahkah Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pemeriksaan terhadap Kelompok Tani Damai yang diketuai oleh Terdakwa? Jika pernah, apakah dasar kegiatan pemeriksaan tersebut?
3. Dalam rentang waktu sekitar 12 tahun, apakah tidak ada bias dalam kesimpulannya, sementara Program LEPMM yang hanya berdurasi satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1998/1999, baik secara kelembagaan dan atau pendanaan sudah tidak ada lagi;

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, terdapat indikasi adanya “konspirasi sistemik” yang memaksakan Terdakwa harus diproses di persidangan ini atas apa yang dilakukan pada 12 tahun lalu yang berdasarkan KUHP sudah masuk ke dalam tenggang daluwarsa. Di samping itu, dengan telah digantinya Program LEPMM pada tahun 2000, maka kelembagaan Program LEPMM dan institusi yang menangani Program tersebut sudah tidak ada lagi sehingga surat dakwaan yang meminta pertanggungjawaban pidana atas Program tersebut sudah kehilangan relevansinya dengan kata lain telah daluwarsa, untuk itu surat dakwaan demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan.

Terkait dengan dakwaan penggelapan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ini, tidak jelas penguraiannya mengenai siapa atau lembaga mana yang menderita kerugiannnya atas perbuatan Terdakwa, apakah Kelompok Tani Damai? Ataukah Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, ataukah Kementeraian Koperasi dan UKM? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, dana apa yang digelapkan oleh Terdakwa dan berapa besaran dana yang digelapkan? Sementara dalam ketentuan Program LEPMM terdapat ketentuan 70% (tujuh puluh persen) dana untuk modal kegiatan usaha, 15% (lima belas persen) dana untuk administrasi dan pelatihan pendamping, dan 15% (lima belas persen) untuk administrasi danpelatihan pengelola. Berdasartkan ketentuan tersebut, sangat tidak jelas surat dakwaan Penuntut Umum dalam penguraiannya, untuk itu surat dakwaan demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Pacitan ini.

Di muka telah diuraikan pula bahwa terdapat ketidakkonsistenan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yakni dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Damai, sementara dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa dalam kapasitas “bukan” sebagai Ketua Kelompok Tani Damai yang dalam proses pembuktian akan sangat confuseable dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas uraiannya dalam kedudukan dan status terdakwa dalam perbuatannya, untuk itu surat dakwaan demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, surat dakwaan Penuntut Umum telah tidak jelas dalam uraiannya sehingga surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan ini.

Berdasarkan seluruh bahasan di atas, Surat dakwaan Penuntut Umum telah Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap dalam uraiannya, untuk itu berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang demikian adalah BATAL DEMI HUKUM, DAN HARUS DIBATALKAN.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Saat ini, setelah 12 tahun berlalu sejak Program LEPMM digulirkan, Terdakwa sudah menjadi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pacitan dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, dalam perjalanannya menjadi wakil rakyat Terdakwa banyak mengritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Pacitan yang tidak memihak rakyat sebagai konstituen abadi Terdakwa, antara lain:

a. Mendampingi warga masyarakat yang lahannya terkena Proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dalam memberikan ganti rugi dilakukan bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perpres No. 65 tahun 2006. Bahwa advokasi dalam perkara ganti rugi Proyek JLS ini dilakukan untuk meminta ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menolak pemiskinan struktural terhadap masyarakat yang lahannya digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu model pemiskinan struktural terhadap masyarakat adalah adanya pemaksaan pemberian ganti rugi HANYA sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah yang NJOP-nya sebesar Rp. 84.000,- per meter persegi dan harga pasarnya 4 (empat) tahun sebelum pembebasan sudah sebesar Rp 125.000,- per meter persegi;
b. Memperjuangkan bagi hasil tambang timah dan tembaga yang layak untuk menambah pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pacitan yang selama ini sama sekali tidak masuk ke kas Pemkab Pacitan dari PT GLI dan PT. DFMI yang sudah melakukan eksploitasi di lokasi;
c. Memperjuangkan ganti rugi lahan milik masyarakat yang telah ditambang dan dieksploitasi PT GLI dan PT DFMI tanpa mengindahkan hak kepemilikan masyarakat di atas tanah adat tersebut yang diback up dengan kebijakan Pemkab Pacitan;
d. Bersama-sama LSM Lingkungan Hidup, yakni WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan JATAM (Jaringan Tambang) Pemohon melakukan mengadvokasi adanya indikasi kejahatan lingkungan dan kejahatan tambang yang berdasarkan Hasil Analisis WALHI di lokasi pertambangan telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat berat termasuk di dalamnya di pabrik pengolahan hasil tambang dimaksud;
e. Memperjuangkan penurunan harga sewa bedak pasar yang sangat memberatkan masyarakat pedagang kecil;
f. Pemohon dengan tegas menolak segala macam uang sangu dan uang dok dan lain-lain yang sumbernya tidak jelas dan tidak sah, dan menolak uang damai atas aktifitas pendampingan terhadap masyarakat atas berbagai kasus diatas dan kasus kasus lainnya;
g. Pemohon menolak menandatangani RAPBD tahun 2010 yang akan dievaluasi oleh Gubernur karena tidak sesuai dengan KUA PPAS yang telah disepakati, serta tidak adanya bagi hasil tambang dan dikuranginya porsi belanja modal untuk fasilitas umum dan tidak optimalnya penerimaan daerah;
h. Pemohon ikut aktif membongkar kecurangan distribusi pupuk bersubsidi sehingga petani tidak dirugikan; i. Dan sebagainya.

Perjuangan pro-rakyat tersebut akhirnya menjadikan gerah beberapa pihak yang tidak senang kebijakannya dikritisi dan dikoreksi oleh Terdakwa sehingga dicari-cari – kesalahan – yang mungkin dapat “membungkam” kevokalan Terdakwa tersebut dengan berbagai cara seperti penetapan DPO, penangkapan dengan surat perintah penangkapan yang baru dibuat kemudian, dengan intimidasi dari pihak Kepolisian Resort Pacitan, baik secara fisik maupun psikis yang kesemuanya sangat melanggar hak asasi Terdakwa sebagai manusia yang bebas dan dijamin oleh Undang-undang dan hukumyang berlaku.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Walau bagaimana pun, Terdakwa tetap percaya bahwa di samping ada pihak-pihak yang merasa tidak sependapat dengan perjuangan Terdakwa, masih banyak yang punya harapan atas diri Terdakwa untuk tetap terus berjuang demi rakyat yang diwakilinya tersebut. Demikian juga dengan proses perkara ini, walaupun dari tingkat penyidikan dan penuntutan ada hal-hal yang sangat tidak nyaman bagi diri Terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam persidangan ini Terdakwa masih punya harapan yang sangat besar bahwa persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang mulia ini akan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya, sehingga keadilan yang sejati tidak hanya merupakan slogan semata tetapi masuk dalam realita penegakan hukum di Indonesia.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Berdasarkan seluruh uraian Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, untuk itu, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI ini dan memutuskan sebagai berikut di bawah ini.

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pacitan tidak berwenang mengadili perkara ini; atau;

3. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau;

4. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No. /Pid.B/200/PN. Pacitan atas nama Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI batal demi hukum.

5. Menyatakan batal surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-113/PCTN/10/2010.

6. Menyatakan Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan dalam surat dakwaan tersebut;

7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain;

8. Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Demikian Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan, atas diterima dan dipertimbangkannya Keberatan ini, kami mengucapkan terima kasih, dengan harapan semoga langkah-langkah dalam menegakkan hukum dan keadilan di bumi Indonesia ini dapat menjadi cermin kebaikan dan cermin kebenaran yang dalam kondisi saat ini sangat mahal harganya dan sangat langka tempatnya, dan melalui persidangan ini, marilah kita menapak langkah dan menguatkan tekad untuk memperbaiki kondisi hukum dan keadilan, agar menjadi teladan dalam aspek-aspek lain, dalam bidang-bidang lain, dalam gerakan pembangunan bangsa Indonesia ini dan setiap tapak langkah kita mempunyai nilai hakiki, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Amien.

Akhir kata, sebagai bahan perenungan bersama tentang keadilan Penasihat Hukum Terdakwa kutipkan KALIMAT SUCI dalam Alqur’an Surat Al Maidah:8 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena DIAN AMINUDIN, S.H. ; dan RONNY DWI SULISTIAWAN, S.H.adap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pacitan, 27 Oktober 2010
Hormat kami,
Penasihat Hukum Terdakwa

SETYO EKO CAHYONO, S.H.

Posted in Tak Berkategori | Leave a Comment »

Video – MetroTV – Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan JLS

Posted by handayaaji pada Oktober 25, 2010

Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan JLS
Headline News / Nusantara / Kamis, 30 September 2010 23:12 WIB

Metrotvnews.com, Pacitan: Eksekusi lahan jalur lintas selatan (JLS) di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (30/9), gagal dilakukan. Ratusan warga menghadang upaya tersebut. Mereka menolak eksekusi sebab ganti rugi terlalu kecil.

Aparat kepolisian dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja datang ke lokasi dengan membawa eskafator. Namun, ratusan warga yang sudah berjaga sejak pagi, langsung menghadang.

Menurut warga, pemerintah daerah, hanya membayar Rp20 ribu per meter. Itu dinilai terlalu kecil. Untuk menghindari bentrokan dengan warga, aparat memilih meninggalkan lokasi. Sementara, warga akan tetap menjaga lahan sampai ada ganti rugi yang layak.(**)

Sumber :
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/09/30/114168/R atusan-Warga-Hadang-Eksekusi-Lahan-JLS
<>

Posted in Pacitan | Leave a Comment »

Video – MetroTV – Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan JLS

Posted by handayaaji pada Oktober 25, 2010

Ratusan Warga Hadang Eksekusi Lahan JLS
Headline News / Nusantara / Kamis, 30 September 2010 23:12 WIB

Metrotvnews.com, Pacitan: Eksekusi lahan jalur lintas selatan (JLS) di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (30/9), gagal dilakukan. Ratusan warga menghadang upaya tersebut. Mereka menolak eksekusi sebab ganti rugi terlalu kecil.

Aparat kepolisian dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja datang ke lokasi dengan membawa eskafator. Namun, ratusan warga yang sudah berjaga sejak pagi, langsung menghadang.

Menurut warga, pemerintah daerah, hanya membayar Rp20 ribu per meter. Itu dinilai terlalu kecil. Untuk menghindari bentrokan dengan warga, aparat memilih meninggalkan lokasi. Sementara, warga akan tetap menjaga lahan sampai ada ganti rugi yang layak.(**)

Sumber :
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/09/30/114168/R atusan-Warga-Hadang-Eksekusi-Lahan-JLS
<>

Posted in Pacitan | Leave a Comment »

Aleg PKS Pacitan Korban Fitnah, Ke Jakarta Handaya Aji Cari Keadilan Hukum Bermodal Sepotong Pakaian

Posted by handayaaji pada Oktober 19, 2010

Handaya Aji tak begitu populer di Jakarta. Tapi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, namanya begituharum. Dia dipercaya sebagai anggota DPRD Pacitan duaperiode. Tapi kini, nasibnya begitu tragis karena masuk daftar pencarian orang (DPO).

RIKO NOVIANTORO, Depok (Indo Pos)

NUN jauh di sana, pada sebuah kampung yang berjarak 25 km dari tanah kelahiran Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi beragam gejolak masyarakat. Tepatnya di Desa Losari, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Sebagai wakil rakyat dari Desa Losari, Handaya Aji tak ingin berpangku tangan. Keluhan warganya itu ditanggapi dan dicarikan solusi.

Apalagi jabatan sebagai wakil rakyat ini dipegang selama dua periode. "Saya hanya ingin menjawab keluhan itu. Mencarikan solusinya dan menemukan terobosan dari persoalan warga. Tidak ada niat lain." ungkap Handaya Aji, anggota DPRD dari F-PKS ini saat membeberkan kasusnya di Depok, Jawa Barat, kemarin. Saat mengungkapkan kasusnya, pakaian yang dikenakan sangat sederhana, tak seperti pakaian yang dikenakan anggota dewan. Potongan rambutnya tidak klimis. Apalagi sepatu yang dipakai, terlihat kusam. Jauh dari citra sebagai wakil rakyat yang necis dan klimis.

Jati dirinya hanya terekam pada sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyebutkan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pacitan. Lengkap dengan alamat ru-mah, nama diri, dan tanggal lahir. Handaya kemudian menunjukkan buku data cukup mengejutkan. Selembar surat bukti penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditetapkan oleh Kepolisian Kabupaten Pacitan."Penetapan DPO ini terkait status tersangka yang dinyatakan polisi atas dugaan penggelapan uang program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEP-MM) tahun 1998-1999," ungkapnya sambi) menahan amarah dalam dada.

Program tersebut, terang Handaya, merupakan program yang diberikan oleh Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (saat ini Kementerian Koperasi). Besaran dananya mencapai Rp 59 juta, disalurkan bagi Kelompok Tani Damai di Desa Losari, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.Program itu dikucurkan saat menteri koperasi dijabat oleh Adi Sasono. Diberikan bagi seluruh kelompok tani se-Indonesia Termasuk 10 kelompok tani di Kabupaten Pacitan. "Secara teknis dana itu sudah disalurkan. Kebetulan saya mantan ketua Kelompok Tani Damai. Bukti penyalurannya sudah lengkap, termasuk rekening bank dan lainnya. Tapi tetap dianggap menggelapkan uang," pungkas pria kelahiran Pacitan, 5 Januari 1970, ini.

Lebih menyakitkan lagi, dia mengaku proses penetapan tersangka itu tanpa proses pemeriksaan sewajarnya. Sejak awal pemanggilan sudah langsung mendapat ketetapan sebagai tersangka. Sekaligus memberikan ancaman-ancaman dan tekanan."Saya tidak pernah diberi surat panggilan. Langsung dijadikan tersangka. Karena tak ingin datang, langsung dinyatakan DPO," kata Handaya yang dikenal aktif memberikan advokasi bagi warga kampung.

Dibeberkan Handaya, kondisi Pacitan sangat rentan tindak pelanggaran. Itu di-picu oleh rendahnya kontrol dari DRPD, masyarakat, dan media massa. Apalagi posisinya memang cukup jauh dari pantauan pemerintah pusat. Padahal, tegas dia, di Kota Pacitan itulah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilahirkan.Tanah kelahiran SBY ini diam-diam menyimpan berbagai persoalan. Mulai proyek penggalian tambang emas ilegal, pembebasan jalan yang diganti rugi dengan sebungkus nasi, dan mark up anggaran pemerintah. "Saya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Pacitan sempat menolak menandatangani APBD Kabupaten Pacitan. Karena di situ ada kegiatan senilai Rp 40 miliar yang merugikan negara," tegasnya.

Proyek tambang emas ilegal, contoh Handaya, merupakan kenakalan bupati Pacitan yang sangat terbuka. Memberikan izin tanpa mekanisme Amdal yang baik. Terbukti dari pencemaran penambangan tersbut. Parahnya lagi, dia menyebutkan proyek itu dikelola oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Secara aturan merupakan kewenangan DPR RI untuk ikut terlibat, namun diabaikan pemerintah setempat. Bukti pencemaran tersebut, terang ayah dua anak ini, dilampirkan dari hasil pemeriksaan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan pencemaran limbah berat yang berdampak pada kerusakan alam dan biota air darat.

"Merasa diperlakukan tak adil oleh Polisi yang kental bernuansa politik, terpaksa harus lari ke Jakarta. Mencari keadilan dan menyampaikan persoalan ini secara terbuka, agar pemerintah mengetahui dan mau campur tangan," jelas Handaya Aji. Di Jakarta, Handaya Aji berjuang merintis keadilan. Berbekal kemeja kusam yang dikenakan, dia berusaha bertemu dengan mitra politiknya. Termasuk mendatangi kantor DPP PKS di Jakarta. Tak hanya itu. Handaya juga melayangkan surat ke sejumlah leVnbaga negara.

Mulai Kepolisian RI, Komnas HAM. Kompolnas, Kapolda Jawa Timur, sampai Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Termasuk pula Kantor Kepresidenan RI. Seluruh rekam jejak yang idlakukan dan bukti atas pelanggaran dibeberkan. Tak terkecuali penetapan sebagai DPO yang dilakukan Kepolisian Pacitan. "Saya bukan takut dipenjara, karena saya memang tidak melakukan kesalahan," pungkasnya dengan suara bergetar. Jika dana Rp 59 juta itu disalahkan, menurut dia, tak menutup kemungkinan kesalahan terjadi pula pada kelompok tani lainnya.

Pemerintah saat ini cukup terbatas. "Saya mendatangi Kementerian Koperasi dan UKM untuk menanyakan status dana ini. Tapi tak satupun pejabat bersedia menjelaskan. Terus kenapa saya yang harus disalahkan," tuturnya. Apalagi, kata dia, semua bukti penyaluran itu ada. Tidak ada sedikit uang yang dinikmati. Semua dana itu tersalur bagi program kelompok tani Damai di Desa Losari, Tulakan. Pacitan (*) Indo Pos

Posted in Hukum | Leave a Comment »

Dulu Sekondan, Kini Jadi Tahanan : Refleksi Kasus Kriminalisasi Wakil Ketua DPRD Pacitan

Posted by handayaaji pada Oktober 19, 2010

Dulu Sekondan, Kini Jadi Tahanan

Refleksi Kasus Kriminalisasi Wakil Ketua DPRD Pacitan

Oleh : Muhammad Ari Mukhlason *)

Ironis, itulah nasib yang sekarang dialami oleh Handaya Aji, wakil ketua DPRD Pacitan saat ini. Padahal, di masa pencalonan Bupati Sujono tahun 2005 silam, Handaya adalah salah satu garda depan tim sukses yang tidak mengharapkan pamrih apapun.

Karena kekritisannya dalam memperjuangkan aspirasi dan aktif melakukan pendampingan di masyarakat, kini ybs sudah ditahan dengan tuduhan penggelapan dana bantuan hibah LEPMM tahun 1999, yang digulirkan jaman menteri koperasi Adi Sasono.

Apakah Yoyok – begitu Handaya Aji biasa dipanggil – memang sedemikian bersalah menggelapkan dana ? menurut pengakuan Yoyok, sebenarnya tidak demikian. Sesuai juklak dan juknis penggunaan dana hibah tersebut, bantuan hibah untuk kelompok tani tersebut diberdayakan sedemikian rupa untuk berbagai kegiatan usaha, termasuk jual beli bahan komoditas pertanian dan juga simpan pinjam sesama anggota. Dalam perjalanannya, jual-beli tersebut kurang berhasil karena dikelola oleh pihak yang belum berpengalaman dol-tinuku, jual beli. Adapun simpan pinjam, sebagian besar kembali, tetapi ada juga yang macet di anggota. Semua ada laporan tertulisnya. Bahkan, hasil pemeriksaan polres pacitan pun sudah mengatakan demikian, bahwa anggota-anggota yang menunggak pinjaman sudah mengakui bila meminjam.

Bahkan dana yang bisa diselamatkan, tersimpan rapi di BRI Unit Tulakan sekitar separuhnya, dengan nama pemilik rekening adalah LEPMM DAMAI CQ HANDAYA AJI, dengan nomor rekening 6453-01-001064-XXXX, bukan rekening pribadi. Semua jelas dan ada buktinya. Bahkan dengan dana hibah yang sama, ada beberapa kelompok yang juga menunggak dan tidak jelas peruntukan dananya, termasuk kelompok bentukan salah satu dinas di Pacitan tetapi tidak mendapatkan sorotan apalagi sampai dikasuskan.

Lalu, kenapa Handaya Aji dikasuskan, seberapa pentingkah nominal dana hibah untuk masyarakat di tahun 1999 sehingga diusik kembali ?

Boleh jadi, ini adalah sebuah konspirasi lokal tingkat tinggi yang merupakan buah dari tindakan Yoyok selama ini. Betapa tidak, di kawasan Pacitan, ketika masyarakat (termasuk non konstituen, di luar dapil Tulakan – Kebonagung) mengalami kasus2 yang lebih banyak menyengsarakan / mendholimi, Yoyok tampil terdepan, tanpa pamrih sedikitpun. Ini semua menurut Yoyok, adalah sebuah amanah dari masyarakat dan merupakan fungsi advokasi yang seharusnya anggota dewan lakukan. Hanya itu saja motivasinya.

Namun, karena advokasi yang dilakukan sudah mengusik sang ular dari sarangnya, tentu tindakan-tindakan defensif maupun ofensif akan dilakukan, apapun itu bentuknya. Lalu, seberapa terusikkah sang ular dari sarangnya, dalam arti, seberapa sih kualitas gangguan berupa advokasi ke masyarakat itu, dan seberapa penting arti gangguan tersebut ? Mari kita sebut satu-persatu profil pendampingannya.

Profil Advokasi Masyarakat oleh Yoyok

1. Mendampingi masyarakat pemilik tanah yang akan digunakan JLS. Di Desa Kayen, Kebonagung, Purwoasri, hingga Desa Jetak. Pendampingan dilakukan karena ganti rugi yang ditetapkan oleh tim 9 pada masyarakat terdampak tidak seragam. Harga pasaran tanah Rp. 50 ribu, tetapi penggantian hanya berkisar Rp. 10 – 15 ribu. Di desa lain tanaman besar diganti Rp 100ribu per pohon, di Jetak tidak. Ujung kasusnya hingga awal bulan Oktober 2010 ini.

2. Mendampingi Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro di lokasi dibangunnya PLTU. Mengingat kala itu ganti rugi atas penggunaan tanah desa seluas kurang lebih 15 Ha, tidak diberikan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah. Dengan alasan, tanah tersebut adalah milik negara, maka ganti rugi tidak diberikan dan tidak dimasukkan ke dalam APBD. Atas penggunaan tanah negara tersebut tidak dilakukan pula tukar guling. Padahal pengguna tanah adalah PLTU dan merupakan BUMN, maka menurut Perpres No 36 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Perpres No 65 tahun 2005, harus ada ganti rugi. Sementara tanah warga seluas sekitar 5 Ha mendapat ganti rugi Rp 45 ribu per m2. Sedangkan untuk tanah desa sekitar 15 Ha tentunya harus diganti rugi oleh PLN sebagai BUMN sebagaimana diatur dalam Perpres di atas;

3. Mendampingi pemilik tanah di Desa Kasihan Tegalombo dan Desa Kluwih Tulakan yang tanahnya diterowong PT Gilang Limpah Internusa (GLI). Dengan terus berupaya meminta pokok tuntutan, seperti meminta agar pemilik tanah diberi ganti rugi agar tidak terjadi penyerobotan tanah dan bisa menyejahterakan pemilik tanah di areal tambang; Menuntut dihentikannya pencemaran lingkungan dengan cara membangun sarana pengolahan limbah yang baik; Menuntut bagi hasil tambang atas semua material tambang yang diambil, sebagaimana diatur UU Pertambangan. Sebab, selama empat tahun tak pernah memberikan bagi hasil kepada negara (khususnya Pemerintah Kabupaten Pacitan); dan menuntut diberikannya uang jaminan reklamasi, sebab selama ini penambang belum memberikannya;

Untuk diketahui bersama, hingga saat ini air limbah tambang PT GLI masih mencemari sungai yang mengalir dari Kluwih, Cokrokembang, hingga ke muara di laut Lorok. Tanaman pangan padi dan kedelai milik masyarakat Cokrokembang yang mengandalkan irigasi dari sungai ini semuanya gagal panen. Segala macam biota makhluk hidup sudah tidak ada yang bertahan di dalam air sungai yang sangat asam ini (pH sangat kecil karena terlarut logam berat).

Dalam rangka melakukan advokasi ke masyarakat korban ini, Yoyok juga menggandeng pihak yang berkompeten di bidangnya. Tak kurang LSM Walhi – Wahana Lingkungan Hidup diajak turut serta memantau perkembangan pencemaran lingkungan yang ada. Bahkan Walhi sudah mengeluarkan laporan resmi beserta video terkait pencemaran tambang tersebut dan sudah melaporkan ke Kementrian Negara Lingkungan Hidup.

4. Mendampingi pedagang Pantai Teleng Ria dan menyuarakan revisi perjanjian sewa Pantai Teleng Ria. Karena dalam perjanjian tersebut pemerintah daerah dirugikan dalam beberapa klausul perjanjian sewa menyewanya. Hal ini dikuatkan oleh audit BPK tahun 2009/2010 yang merekomendasikan agar perjanjian tersebut ditinjau ulang;

5. Tahun 2010 mendampingi pedagang pasar tradisional, menolak kenaikan sewa bedag dan kios. Upaya tersebut berhasil diakomodasi kecuali pedagang Pasar Minulyo Pacitan. Karena kekompakan pedagang Pasar Minulyo kurang. Dugaan penyimpangan dana terjadi pada tahun 2009, sewa kios telah dibayar pedagang Rp 2 juta untuk satu tahun per orang. Padahal tahun tersebut Perda yang mengatur pungutan sebesar itu belum berlaku. Oleh karenanya, sewa sebesar itu tidak mungkin ke kas daerah. Dan, pedagang mau membayar karena bersamaan dengan pembagian kios baru di pasar tersebut;

6. Tahun 2010 ini, dia juga menolak penandatanganan APBD 2010. Karena dinilai merugikan masyarakat. Yakni belanja modal dikurangi hingga hanya Rp 40 miliar. Dan tidak dimasukkannya pendapatan bagi hasil tambang atau pendapatan lain dari pertambangan timah. Padahal penambang pasir yang mendapatkan rezeki dengan cara berendam di air seharian mampu memberi kontribusi Rp 100 juta lebih pada tahun 2010, sementara tambang timah yang perusahaan asing tidak memberikan pemasukan daerah.

Bahkan bila dihitung kasar sesuai dengan analisa potensi kandungan mineral logam Kluwih menurut dinas ESDM dan dibandingkan dengan harga pasaran bahan tambang mentah tersebut, Pacitan dengan adanya tambang GLI di Kluwih dirugikan senilai Rp. 3,7 Trilyun. Jumlah yang sangat fantastis dibandingkan dengan pendapatan masyarakat Pacitan dan APBDnya yang masih di kisaran 600 Milyar, dengan PAD di kisaran puluhan milyar bawah.

7. Mengkritisi beberapa ketidakberesan yang terjadi di Pacitan berupa dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terselesaikan hingga kini antara lain:

a. Korupsi Fee atau diskon pengadaan buku pada pos pengadaan buku dan sarana dan prasarana pada tahun 2006-2008 dengan total nilai Rp 30 M. dari pengadaan tersebut sejumlah konsorsium menyatakan memberikan fee atau diskon sebesar rata rata 30% dari total nilai proyek.

b. Tahun 2006 dalam proyek pengadaan buku senilai Rp 2,288 M, Sebagaimana telah dinyatakan dalam hasil audit BPK tahun 2007 yang menyatakan bahwa negara dirugikan. Terlebih ternyata buku tersebut telah kedaluarsa dan tidak sesuai kurikulum yang ada.

c. Tahun 2002 hingga 2006 Pungli dana SKSHH oleh Kepala Dinas Kehutanan waktu itu Ir Mulyono, pada tiap pengurusan SKSHH pedagang kayu di haruskan membayar dana SKSHH antara Rp. 200.000 hingga 400.000 sedangkan jumlah SKSHH ada selama tahun tersebut sekitar 65.000 lembar, sedangkan dana yang masuk PAD selama tahun tersebut hanya sekitar Rp 1M. padahal dengan angka minimal Rp 200.000 per surat SKSHH maka harusnya terkumpul Rp 13 M dan harus masuk ke kas daerah, tetapi kenyataannya hanya terkumpul sekitar Rp 1 M.

d. Proses tender dana pasca bencana Rp 10 M tahun 2007 disinyalir disalahgunakan karena penyelengaraannya tidak sesuai dengan, peraturan perundangan yang ada.

e. Dana GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) tahun 2004, diselewengkan oleh Dinas Kehutanan dengan modus melaksanakan pengadaan barang berupa pupuk bokasi dan sarana prasarana pertanian dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan terdapat bukti yang distempel dinas kepada kelompok tani. Dalam hal ini dinas yang menyelenggarkan pengadaan barang dinilai penuh mark up sedangkan kelompok tani hanya menerima barang dan sisa uang dari proyek tersebut. Sesuai aturan dinas tidak boleh melakukan pengadaan barang sendiri. Nilai pungli dan mark up dari proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 3 M. sedangkan proyek tersebut terus berlanjut hingga tahun 2008.

f. Sesuai dengan KUA PPAS tahun 2010 yang telah disepakati DPRD dengan Bupati yang mencantumkan pos belanja Modal sebesar sekitar Rp 80 M, sedangkan pada APBD 2010 terjadi pengurangan dana belanja modal menjadi hanya sekitar Rp 40 M yang dialihkan kepada pos belanja pegawai dan pada belanja barang dan jasa. Pengalihan tersebut rawan terhadap korupsi yang merugikan rakyat.

Demikianlah gambaran sekilas latar belakang advokasi dan kemungkinan dugaan kriminalisasi yang dialamatkan kepada Handaya Aji, wakil ketua DPRD Pacitan periode 2009-2014.

Posisi Geopolitik Pacitan

Pacitan hanyalah salah satu wilayah terpencil di pulau Jawa, yang dalam kancah percaturan sosial, politik, maupun ekonomi tidak termasuk pihak yang diperhitungkan di Jawa Timur, apalagi di Indonesia. Namun, seiring naiknya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI yang ke-enam hingga masuk periode ke-dua, menjadikan Pacitan naik pamor. Dari yang dahulunya hanya dikenal sebagai daerah pengirim tenaga kerja (lokal maupun tki), dari yang berprofesi pembantu rumah tangga, kini sudah ada yang berprofesi elit sebagai pengemban amanah seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, naiknya SBY ini tidak dibarengi dengan kinerja positif oleh oknum2 penguasa lokal di Pacitan. Ini dibuktikan dengan maraknya kasus2 yang terjadi dan diadvokasi oleh Handaya Aji.

Tadi malam (Senin 18/10/2010), KPUD Pacitan sudah menutup pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati yang akan bertarung Desember esok untuk mengemban amanah bupati Pacitan periode 2011-2015. Dari peserta yang mendaftarkan diri ditemui hal yang menarik. Bupati incumbent Sujono yang juga ikut mendaftarkan diri di partai Demokrat, ternyata tidak lolos dan tidak mendapat rekomendasi dari Demokrat. Padahal dulu tahun 2004 ybs berangkat dari partai ini. Selain itu kans incumbent untuk memenangkan pilkada pasti lebih tinggi karena sudah memiliki dukungan fasilitas dan instrumen dari jabatannya.

Tetapi kenapa Demokrat memilih tidak meloloskan ? Tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Namun bila mengingat terjadinya kasus kriminalisasi yang dialamatkan pada orang-orang yang kritis seperti Handaya Aji ini, sangatlah wajar bila Sujono tidak direkomendasikan kembali untuk menjadi bupati karena antipati yang berkembang di masyarakat pada Bupati berkuasa sudah cukup mengkhawatirkan, terutama di daerah berdampak (pada proyek-proyek yang bermasalah di era Sujono).

Kasus Pacitan adalah gambaran kecil dari hal-hal yang terjadi di sebuah negara yang luas dan besar, Indonesia. Bila tidak dimulai untuk membereskan hal-hal seperti ini, kapan lagi masyarakat akan menikmati kemerdekaan dan hasil jerih payahnya ? Jika kita tidak berani mengoreksi ketidakbenaran yang dilakukan penguasa lokal, lalu siapa lagi yang akan melakukannya ? (SON)

*) Penulis adalah Alumni ITB, warga kelahiran asli Pacitan dan memegang KTP Pacitan.

Posted in Hukum | 2 Comments »

Surat Kepada Kapolri, Komnas HAM, Kompolnas, dkk

Posted by handayaaji pada September 12, 2010

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Alamat: Jalan A. Yani No. 22 Pacitan Telp. 0357-881018

Hal: Mohon Penjelasan dan Perlindungan Hukum

Kepada Yang Terhormat,
1. KAPOLRI di Mabes Polri Jakarta
2. Pimpinan KOMNAS HAM di Jakarta
3. Pimpinan KOMPOLNAS di Jakarta
4. Pimpinan SATGAS Pemberantasan Mafia Hukum di Jakarta
5. Pimpinan Komisi OMBUDSMAN di Jakarta
6. Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta 7. Komisi Hukum DPR RI di Jakarta
8. KAPOLDA JAWA TIMUR di Surabaya

Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HANDAYA AJI
Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 5 Januari 1970
Alamat : Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
Amanah : 1. Ketua Kelompok Tani Damai Desa Losari sejak tahun 1998 s.d. sekarang
2. Kepala Desa Losari s.d. tahun 2004
3. Sekretaris Komisi B DPRD Kab. Pacitan periode tahun 2004-2009 4. Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan Periode tahun 2009 s.d. sekarang

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pemohon dengan ini mohon penjelasan dan perlindungan hukum atas tindakan pelecehan terhadap lembaga DPRD Kab. Pacitan, dimana Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan, yang sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat Kab. Pacitan yang dilakukan oleh jajaran Polres Pacitan, antara lain sebagai berikut:

1. Tindakan pelecehan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Pacitan terhadap Pemohon diuraikan sebagai berikut:
1.1. Penyidik Polres Pacitan melakukan intimidasi terhadap Pemohon yang tujuannya menghalang-halangi kegiatan Pemohon dalam rangka menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kab. Pacitan dengan cara mengancam melakukan penangkapan, penahanan, dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, bahkan sekarang Pemohon ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) tanpa menghiraukan hak-hak Pemohon baik sebagai Anggota DPRD maupun sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang dan Konstitusi;
1.2. Adanya sikap arogansi dalam proses pemeriksaan penyidikan dengan meninggalkan etika pemeriksaan yang santun dan bermartabat serta meninggalkan azas praduga tak bersalah (praesumption of innocent) yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

1.3. Adanya pemaksaan dengan cara mencoba melakukan perampasan barang bukti yang menjadi hak Pemohon untuk melindunginya dari tindakan perampasan yang tidak sesuai dengan prosedur penyitaan sebagaimana diatur dalam hukum acara (KUHAP), yakni harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan, kondisi demikian oleh Penyidik dikatakan sebagai tidak kooperatif sehingga langsung diterbitkan surat perintah penangkapan yang ternyata hanya ditunjukkan saja kepada Pemohon tanpa dilakukan tindakan hukum penangkapan sehingga seolah-olah Pemohon diintimidasi secara psikologis yang dampaknya Pemohon merasa sangat ketakutan dan sekarang memohon perlindungan hukum atas semua tindakan Penyidik jajaran Polres Pacitan tersebut (lihat juga UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 39 Tahun 1999).

2. Beberapa kegiatan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan adalah sebagai berikut:

a. Mendampingi warga masyarakat yang lahannya terkena Proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dalam memberikan ganti rugi dilakukan bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perpres No. 65 tahun 2006. Bahwa advokasi dalam perkara ganti rugi Proyek JLS ini dilakukan untuk meminta proses pembebasan lahan yang benar sesuai peraturan yang berlaku serta serta ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menolak pemiskinan struktural terhadap masyarakat yang lahannya digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu model pemiskinan struktural terhadap masyarakat adalah adanya pemaksaan pemberian ganti rugi HANYA sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah yang NJOP-nya sebesar Rp. 84.000,- per meter persegi dan harga pasarnya 4 (empat) tahun sebelum pembebasan sudah sebesar Rp 125.000,- per meter persegi;
b. Memperjuangkan bagi hasil tambang tembaga (Cu) dan seng (Zn) yang layak untuk menambah pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pacitan yang selama ini sama sekali tidak masuk ke kas Pemkab Pacitan dari PT GLI dan PT. DFMI yang sudah melakukan eksploitasi di lokasi;
c. Memperjuangkan ganti rugi lahan milik masyarakat yang telah ditambang dan dieksploitasi PT GLI dan PT DFMI tanpa mengindahkan hak kepemilikan masyarakat di atas tanah adat tersebut yang diback up dengan kebijakan Pemkab Pacitan;

d. Bersama-sama LSM Lingkungan Hidup, yakni WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Pemohon melakukan mengadvokasi adanya indikasi kejahatan lingkungan dan kejahatan tambang yang berdasarkan Hasil Analisis WALHI di lokasi pertambangan telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat berat termasuk di dalamnya di pabrik pengolahan hasil tambang dimaksud;

e. Mendampingi pemerintah desa dan masyarakat desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro untuk memperoleh ganti rugi terhadap pembebasan tanah kas desa seluas kurang lebih 15 ha yang digunakan untuk pembangunan PLTU Jatim 1 2×315 MW milik PT. PLN (Persero) yang sampai sekarang belum jelas ganti ruginya;

f. Memperjuangkan penurunan harga sewa bedak pasar yang sangat memberatkan masyarakat pedagang kecil;

g. Pemohon dengan tegas menolak segala macam uang sangu dan uang dok dan lain-lain yang sumbernya tidak jelas dan tidak sah, dan menolak uang damai atas aktivitas pendampingan terhadap masyarakat atas berbagai kasus diatas dan kasus kasus lainnya;

h. Pemohon menolak menandatangani RAPBD tahun 2010 yang akan dievaluasi oleh Gubernur karena tidak sesuai dengan KUA PPAS yang telah disepakati, tidak adanya bagi hasil pertambangan dan dikuranginya porsi belanja modal untuk fasilitas umum sekitar Rp. 40 Milyar serta tidak optimalnya penerimaan daerah;

i. Pemohon ikut aktif membongkar kecurangan distribusi pupuk bersubsidi sehingga petani tidak dirugikan;
j. Dan sebagainya.

3. Bahwa dengan sewenang-wenang, secara diskriminatif dan intimidatif pihak Polres Pacitan menyatakan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 374 KUHP pada kegiatan bantuan dana hibah pengelolaan program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri tahun 1999 dalam kapasitas Pemohon sebagai Ketua Kelompok Tani Damai Desa Losari Kec. Tulakan Kab. Pacitan.

Bahwa kegiatan bantuan dana hibah tersebut telah dilaksanakan dengan baik, tetapi tanpa barang bukti yang cukup dan masih mencari-cari Pihak Penyidik Polres Pacitan kemudian menyatakan Pemohon sebagai tersangka tanpa mengindahkan ketentuan KUHAP, UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman dan hak imunitas sebagai anggota DPRD.

Bahkan ketika Pemohon sedang mencari perlindungan atas keamanan dirinya yang merupakan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 29, 30, 33, 34, dan 35 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Polres Pacitan dengan sewenang-wenang menyatakan Pemohon sebagai DPO di muka umum dan di media massa (trial by press) yang merupakan pelecehan dan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa tindakan Penyidik Polres Pacitan sebagaimana tersebut di atas sangat bertentangan dengan:

4.1. Undang-undang tentang Kepolisian bahkan bertentangan dengan semanagat reformasi Kepolisian yang sekarang sedang digencarkan oleh KAPOLRI beserta jajarannya;
4.2. UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama Pasal 7, 8, dan 9. Untuk tindakan pejabat dikenai sanksi pidana (Pasal 9 ayat (2));
4.3. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terutama Pasal 17 – 19, Pasal 28 – 35;

4.4. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain yang terkait
5. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pemohon meminta penjelasan dari Pihak Kepolisian Republik Indonesia atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penyidik Polres Pacitan tersebut serta mohon pula perlindungan hukum atas perlakuan yang tidak wajar tersebut, baik kepada Pihak Polri maupun kepada Pihak lembaga yang terkait dengan perlindungan HAM.

Demikian maksud surat ini, atas perhatiannya Pemohon mengucapkan terima kasih, semoga Allah menguatkan dengan pejabat-pejabat sudi memperhatikan hati nurani dalam penegakan hukum yang sedang sakit ini.

Pacitan, 20 Agustus 2010

Hormat Pemohon,

HANDAYA AJI

Tembusan untuk ditindaklanjuti, diberikan kepada Yth.:
1. Direktur YLBHI di Jakarta
2. Direktur PAHAM Indonesia di Jakarta
3. Pimpinan ICW di Jakarta
4. Propam dan Paminal Polri di Jakarta
5. Propam dan Paminal Polda Jatim di Surabaya
6. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
7. DPRD Prov. Jawa Timur di Surabaya
8. Ketua DPRD Kab. Pacitan di Pacitan
9. Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Pacitan di Pacitan
10. Penasihat Hukum Pemohon
11. Kawan-kawan Aktivis Lingkungan, Pegiat Anti Korupsi, dan Ormas-ormas.
12. Kapolres Pacitan di Pacitan
13. Kawan-kawan Media Massa
14. Arsip

Posted in Hukum | Leave a Comment »

Pertambangan, Izin Sesat Bupati, Merusak Lingkungan Tanpa Henti

Posted by handayaaji pada September 4, 2010

Pertambangan, Izin Sesat Bupati
Merusak Lingkungan Tanpa Henti

PT Dragon Fly Minerals Industries (DFMI) dan PT Gilang Limpah Internusa (GLI) dan pemerintah kabupaten Pacitan akhir-akhir ini menjadi sorotan hingga ke jakarta. Bahkan hingga sekelas Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Kemen LH) mengirimkan surat peringatan kepada Bupati Pacitan terkait keberadaan aktivitas pertambangan yang dilakukan dua perusahaan ini. Surat Kemeneg LH ini juga ditembuskan pada Wahana Lingkungan Hidup – WALHI yang selama ini aktif melakukan pendampingan pada masyarakat korban pertambangan di Pacitan dan penelitian terkait dampak yang ditimbulkan pada lingkungan.

Kedua perusahaan yang masih satu grup ini berada dalam naungan bendera Dragon Fly Investment, sebuah perusahaan investasi dari negeri China yang bergerak dalam beberapa bidang, dari pertambangan hingga perikanan. Ini dapat dilihat di website resmi mereka :
http://www.dragonflyinvest.com/en/index.htm

Bahkan di website tersebut, terpampang gambar Bupati Sujono yang sudah meneken kontrak kerjasama dalam bidang perikanan. (lihat di
http://www.dragonflyinvest.com/en/wen/index.htm)

Khususnya aktivitas pertambangan, Bupati Pacitan Sujono sudah memberikan izin operasi pada kedua perusahaan ini. Untuk GLI, diberi izin ekspolitasi dan eksplorasi bahan tambang dengan izin resmi berupa bahan Tembaga (Cu) dan Zinc (Zn). Sedangkan DFMI merupakan perusahaan pengolah bahan tambang dari GLI.

Perizinan Yang Tidak Wajar
Urutan Perizinan Menyalahi Kaidah Baku

Adanya surat kuasa eksploitasi bernomor 188.45/177/408.21/2008, tanggal 21 Mei 2008,dan kuasa eksplorasi bernomor 188.45/283/408.21/2008, tanggal 17 Oktober 2008 yang keduanya sudah diteken bupati meski analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) belum keluar.

Padahal, sebagaimana regulasi pertambangan, tahapan perizinan dimulai dengan Amdal. Bila analisa dampak lingkungan menyebutkan tidak ada masalah, izin eksplorasi bisa diajukan. Dan dari hasil eksplorasi ini biasanya baru diketahui layak tidaknya pertambangan dilanjutkan dalam skala bisnis yang tentunya perizinannya dengan judul kuasa eksploitasi.

Yang terjadi di Pacitan, adalah sebaliknya. Kuasa Eksploitasi terbit beberapa bulan lebih awal dibandingkan eksplorasi. Dan kabarnya Izin Amdal baru diurus pada tahun 2009 ini. Jadi, secara legal formal usaha pertambangan yang dilakukan GLI ini sudah menyalahi prosedur dan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia.

Perizinan yang dilakukan di tahun 2008 pun sudah lebih telat dibandingkan dengan aktivitas pertambangan yang sudah dilakukan sejak 2007 silam. Jadi di sini perizinan hanya digunakan sebagai tameng atau kedok belaka, demi menghindari tuntutan lebih luas dari masyarakat.

Luas Lahan dan Metode Pertambangan yang Tidak Sesuai
Selain dari urutan perizinan, GLI juga sudah menyalahi luasan yang diajukan. Dari pengajuan, hanya 2.33 hektar dengan sistem pertambangan terbuka / open pit mining dan digali menggunakan alat-alat manual tradisional sebagaimana yang disebutkan seperti cangkul, pacal, linggis, dan palu. Namun pada pelaksanaanya, sistem pertambangan yang digunakan adalah sistem terowongan dan digunakannya bahan peledak untuk memperoleh bahan tambangnya. Sebagaimana lazim diketahui, penggunaan bahan peledak untuk aktivitas apapun, pasti sepengetahuan pihak keamanan setempat dan tentunya bila menggunakannya pasti sepengetahuan aparat yang diberitahukan pada masyarakat sekitar dan penggunaanya diawasi. Tetapi ini pada kenyataan di lapangan tidak demikian. Akibatnya masyarakat menjadi resah dan ketakutan setiapkali terjadi peledakan.

Sedangkan dari sisi penggunaan lahan, dengan adanya sistem terowongan ini, lahan yang dibebaskan hanya yang berada di mulut terowongan. Sedangkan tanah di atas terowongan tersebut (karena kontur berupa perbukitan), tidak ikut dibebaskan. Padahal di atas terowongan adalah lahan produktif hak milik masyarakat yang aktif ditanami. Ada sekitar 50 warga yang lahannya diterowong dan saat ini tidak berani mengolah tanahnya karena khawatir suatu ketika akan ambles, sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah pertambangan yang lain. Lahan masyarakat ini tidak dibebaskan dengan dalih yang menjadi milik masyarakat hanyalah yang ada di atas permukaan tanah, sedangkan di dalam tanah, adalah milik negara. Itu argumen yang selalu dikatakan oleh pihak perusahaan GLI.

Imbas Terhadap Lingkungan
Operasi pertambangan oleh PT GLI dan pengolahan konsentrat tambang oleh DFMI memiliki dampak langsung yang dirasakan dan dialami masyarakat. Dari hasil pantauan banyak media, kasus-kasus tanaman pertanian yang mati, ikan yang sudah mulai hilang, gatal-gatal, hingga gagal panen sudah dialami masyarakat.

Di sekitar perbukitan tempat GLI menambang, terdapat sungai yang sehari-hari airnya dipergunakan warga sekitar, entah untuk mandi, mencuci, air minum, hingga mengairi sawah dan perikanan. Berdasarkan pengamatan, setelah adanya aktivitas ini terjadi perubahan sifat fisika air sungai tersebut, dari berubah warna, rasa, hingga baunya. Perubahan ini sudah dilaporkan masyarakat kepada dinas terkait, dan sudah dilakukan dua kali uji laboratorium. Hasilnya, Dinas tersebut tidak bersedia mengungkapkan secara terbuka pada masyarakat. Namun dari sumber internal diperoleh bahwa sungai yang sudah berubah sifat fisik airnya tersebut memang tercemar limbah aktivitas pertambangan PT GLI.

Beberapa kali masyarakat sudah mengadukan kasus pencemaran ini, baik kepada pihak eksekutif maupun legislatif, namun tindakan langsung yang bisa menghentikan dan memberikan sanksi hukum yang tegas belum ada alias nihil.

Bahkan, karena berlarutnya kasus ini, masyarakat sampai berinisiatif menutup jalan akses tambang dengan patok-patok kayu, dan ini berhasil dilaksanakan dan menutup tambang selama hampir empat bulan.

Namun, blokade yang dilakukan warga masyarakat Kluwih ini digagalkan dengan pembongkaran paksa oleh aparat Polres Pacitan bersenjata lengkap yang dipimpin langsung oleh Kapolres dan Kasatreskrim, Sukimin. Alasan yang diberikan oleh kepolisian adalah menghalang-halangi aktivitas operasi pertambangan resmi. Jadi, dari dalih ini sudah bisa dilihat bahwa secemar apapun lingkungan, serusak apapun alam, jika menggunakan tameng perusahaan resmi dan berizin, apalagi punya pelindung kuat semisal Bupati, pasti dibela, bahkan oleh aparat bersenjata yang seharusnya mengayomi masyarakat, membela hak masyarakat untuk senantiasa mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Itulah yang terjadi di Pacitan, dengan rezim Sujono dan perangkat hukum bersenjatanya.

Tanpa Imbas Bagi Hasil Pertambangan untuk Daerah
Keberadaan GLI disorot, selain karena efek buruknya terhadap lingkungan hidup juga terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Nilai ekonomis bahan tambang di Kluwih dan Kasihan ini cukup tinggi. Ini terbukti dari kasus diperkarakannya salah satu ketua RT di Kluwih yang menambang sekitar 2 pickup bahan tambang ini dan dijual, dengan harga per kilogram mencapai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Sebuah harga yang cukup fantastis mengingat bisa diperoleh hanya dengan mengeruk tanah langsung mendapatkan uang sebesar itu.

Namun, meskipun memiliki nilai ekonomis sedemikian tinggi, dengan kapasitas penambangan yang cukup luar biasa untuk ukuran Pacitan, imbas perekonomian yang dirasakan sangatlah tidak memadai. Khususnya untuk pemkab, tidak ada perubahan APBD yang signifikan dengan adanya aktivitas pertambangan ini. Bahkan retribusi bahan tambang tipe B ini tidak dibayarkan sama sekali. Padahal, bila merunut pada kasus bahan galian tambang tipe C berupa pasir di pinggiran sungai Grindulu, bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar RP. 100 juta. Jika dibandingkan dengan bahan tambang Kluwih dan Kasihan, tentunya seharusnya dapat memberikan PAD yang jauh berlipat-lipat.

Kontribusi yang diberikan GLI kepada desa, adalah memberikan sumbangan sebesar RP. 5 juta setiap bulannya. Jauh dibandingkan dengan nilai material yang dikeruk sehari-harinya.

BALADA DRAGON FLY

Lain Kluwih, lain pula Pagotan Arjosari. Jika di Kluwih dan Kasihan didominasi aksi PT GLI, di Arjosari justru pabrik pengolah konsentrat DFMI yang membuat sekarat. Betapa tidak, pabrik ini didirikan di daerah aliran sungai Grindulu yang merupakan sungai utama dan terbesar di Pacitan.

Arti Penting Sungai Grindulu
Sungai ini sangat penting artinya bagi masyarakat Pacitan. Dengan hulu yang berasal dari perbatasan dengan Ponorogo di kecamatan Tegalombo, sungai ini mengalir di sepanjang jalan Ponorogo – Pacitan. Di kanan-kiri Grindulu banyak terdapat pemukiman masyarakat yang juga bersebelahan dengan lahan pertanian yang cukup menghijau dan menjadi sandaran hidup masyarakat petani.

Sebagaimana karakter sungai, jika musim penghujan airnya akan melimpah dan meluber ke sekelilingnya dan membawa material luapan lumpur yang mengandung banyak zat hara untuk lahan pertanian di sekitarnya. Selain zat yang sangat subur tersebut, di sekitar sungai juga banyak terdapat sumur-sumur yang airnya dipergunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari, mandi, mencuci, air minum, berwudhu, hingga memberi minum ternak.

Bahkan, di bagian hilir, masih di sekitar desa Mentoro Pacitan, terdapat tangkapan air baku Perusahaan Daerah Air Minum – PDAM Pacitan yang disalurkan untuk seluruh pelanggan PDAM di kota Pacitan. Belum lagi aliran sungai ini yang bermuara di Teluk Pacitan yang notabene adalah Pantai Selatan yang sangat kaya dengan ikan lautnya.

Dampak Pabrik DMFI Terhadap Lingkungan
Keberadaan pabrik DMFI di aliran sungai Grindulu membawa dampak. Dari dampak fisik, aliran air sungai menjadi berbelok. Akibatnya sudah ada warga yang mengeluhkan tanahnya menjadi tergerus aliran air ketika musim penghujan karena aliran yang berbelok setelah terhalang bangunan pabrik. (Lihat laporan WALHI di halaman berikutnya).

Selain dampak fisik, dampak kimia adalah salah satu efek yang lebih mengerikan. Betapa tidak, dari laporan penggunaan bahan kimia oleh DFMI dan disebutkan dalam laporan WALHI, pabrik ini terbukti menggunakan beberapa macam bahan berbahaya yang mengganggu makhluk hidup. Di sini digunakan natrium / Sodium Sulfida (Na2S), Zinc Sulfat / Seng Sulfat (Zn.SO4) dan Natrium / Sodium Sulfat (Na2SO4). Ketiganya merupakan bahan kimia berkatogori “bahaya” bila terpapar / terkena tubuh. Proses terpapar / terkenanya tubuh bisa melalui beberapa macam cara : kontak langsung dengan tubuh / kulit, terhirup uapnya melalui hidung / mulut / pernafasan, terkena mata, hingga yang cukup fatal masuk ke dalam pencernaan (terminum) atau melewati makanan.

Tubuh makhluk hidup, dalam batas tertentu masih bisa mentolerir keberadaan zat-zat kimia berbahaya tersebut. Namun bila sudah melewati ambang batas, akan menimbulkan dampak, dimulai dari yang ringan hingga yang berat dan fatal seperti kematian. Lihat tulisan berikutnya, tentang pencemaran PDAM dan dampak bahan-bahan berbahaya tadi.

Dengan aktivitas pengolahan bahan tambang yang bahkan tanpa menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), bahan-bahan kimia berbahaya tadi tentunya akan sangat mudah menyebar ke lingkungan di sekitarnya, terlebih bila langsung dialirkan ke aliran sungai. Dampak yang paling terasa adalah di lingkungan terdekat dengan pabrik, terutama aliran air di bawahnya. Sudah dilaporkan adanya kasus sumur yang berubah sifat airnya sehingga tidak layak minum dan tidak layak pakai, akibat adanya pengolahan konsentrat tambang ini.

Mungkin suatu saat nanti, ikan-ikan yang ada di teluk Pacitan dan sekitarnya menjadi tidak layak lagi untuk dikonsumsi, sehingga terjadi kasus semisal tragedi Minamata di Jepang dan kasus Teluk Buyat di Sulawesi Utara.

Penyebaran limbah pabrik konsentrat ini, hanyalah bom waktu yang akan semakin menjalar dan menyebar mengikuti aliran sungai Grindulu dengan dampak yang terduga maupun tidak terduga.

Langkah Pencegahan
Lalu, langkah apakah yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan pengolahan hasil tambang di Pacitan ini ? Padahal dengan adanya industri pertambangan ini sedikit banyak sudah memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Pacitan.

Saran kami, yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat Pacitan kini dan nanti, adalah menutup dan membubarkan segala macam aktivitas pertambangan yang ada.

Mengapa sedemikian ekstrim ? Bukankan masih mungkin dilakukan aktivitas pertambangan dan pengolahan bahan tambang yang lebih bersih dan menggunakan beberapa macam fasilitas pengolah limbah ?

Memang, fasilitas pengolah limbah bisa mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Namun, ke depannya cepat atau lambat, lingkungan pasti menjadi rusak. Terlebih mengingat sulitnya air di Pacitan manakala musim kemarau tiba.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa bahan-bahan kimia berbahaya tersebut tidak ditolerir keberadaannya oleh makhluk dalam tubuh dan lingkungan alami. Keberadaan bahan-bahan kimia tersebut haruslah pada lingkungan yang benar-benar terkontrol dan terkendali dengan prosedur penanganan yang sangat ketat. Namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, apalagi ditambah pengetahuan akan material handling / penanganan material kimia berbahaya, sebagaimana seharusnya yang disebutkan dalam Material Safety Data Record tidak dilaksanakan oleh perusahaan.

Kalaulah kita mau berkaca pada negara asal DFMI berada, yakni China, di sana saat ini sudah banyak kasus pencemaran lingkungan karena industri (termasuk industri pertambangan dan pengolahannya) yang tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Apakah kita mau, Pacitan dijadikan demikian ?

Jika kita mau, tentunya dampak jangka panjangnya yang merasakan adalah keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, Paklik, Bulik, Pakdhe, Budhe, Adik, Kakak, Mas, Mbakyu semuanya yang selama ini sudah menyayangi kita sedemikian hebatnya. Bukan Pengusaha Dragon Fly & GLI, bukan pula Bupati Sujono dan kroninya yang di akhir usianya belum tentu berada di Pacitan.

Pemulihan Lingkungan dan Perekonomian
Terkait dengan terlanjur rusaknya lingkungan Pacitan dan kemungkinan hilangnya PAD dari sektor pertambangan dan industrinya, masih ada kemungkinan pemulihan yang lebih cerdas, lebih smart dan berafiliasi dengan alam. Caranya adalah dengan melakukan penghijauan kembali lahan-lahan bekas galian tambang dan bekas pabrik tersebut dengan tanaman-tanaman kayu berusia pendek yang bisa dipanen dan bernilai ekonomis tinggi, seperti kayu Jabon yang sekarang sedang marak, kayu Sengon Laut, hingga Mahoni.

Hasil pemulihan ekosistem yang ada dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan memberikan dampak terhadap PAD kabupaten Pacitan. Tentunya pemanenan tanaman kayu tersebut harus terukur dan tertata supaya lingkungan tetap lestari, untuk masa depan Pacitan yang lebih hijau.

Posted in Lingkungan Hidup, Pacitan | Leave a Comment »

Anggota Dewan Mengadu ke Komnas HAM soal Tambang

Posted by handayaaji pada September 4, 2010

Kamis, 2 September 2010
Anggota Dewan Mengadu ke Komnas HAM soal Tambang

Uyung Sy-PME Indonesia

JAKARTA-Karena merasa diintimidasi dan adanya kriminalisasi pada dirinya, wakil ketua DPRD Pacitan, Handaya Aji mengadu ke KOMNAS HAM. Handaya sendiri mengaku mendapat intimindasi setelah dirinya dianggap vokal karena memimpin warga dalam penolakan keberadaan perusaahaan tambang tembaga PT Gilang Inter Nusa (GLI) dan PT DFMI (perusahaan PMA) di desa Kluwih Kecamatan Tulakan dan Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

“Kami berharap KOMNAS HAM memberikan dukungan terhadap kami, karena sudah terjadi pelanggaran HAM, keberadaan masyarakat disekitar tambang diabaikan,” katanya, saat ditemui PME di kantor Jatam sesaat sebelum menuju kantor KOMNAS HAM, Jakarta, Rabu (01/08).

Menurutnya sebagai pihak terdampak masyarakat sekitar telah beberapakali berupaya melakukan penutupan tambang yang tidak memberikan bagi hasil dan dilakukan dengan cara membuat terowongan dibawah tanah milik warga tanpa ijin dari pemilik tanah. Setelah beberapakali hearing pemerintah daerah malah membela penambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Entah apa yang ada dibenak aparat pemeritah daerah tersebut, padahal Amdal baru keluar pertengahan 2010 sedangkan perusahaan tambang tersebut sudah beroperasi selama 3 tahun, dalam ijin PT GLI penambangan dilakukan dengan open pit namun kenyataannya penambangan dilakukan dengan penerowongan pada tanah milik sekitar 50 orang warga desa Kluwih tanpa ijin” papar Handaya.

Selain itu menurut Handaya, sesuai dokumen perijinan yang diberikan pada dirinya penambangan dengan cara open pit mining yaitu penambangan terbuka dilakukan dengan dengan peralatan sederhana seperti pacul, pacal, linggis dan lain-lain, namun kenyataannya dilakukan dengan menggunakan lori serta bahan peledak sehingga mengganggu dan membahayakan warga sekitar.

“Warga dan pemilik tanah pernah memblokir akses jalan masuk ke areal pertambangan, tetapi malah diintimindasi, akhirnya penutupan yang berlangsung 3 bulan tersebut dibuka secara paksa oleh Polres yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pacitan waktu itu, AKBP Wahyono dan Kasat Reskrim AKP Sukimin, dan anehnya lagi karena saya dianggap vokal saya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres dengan dugaan penggelapan dana yang terjadi pada tahun 2009 dimana saat itu saya menjabat sebagai ketua kelompok tani damai ” ucapnya.

Sebelumnya Handaya juga melaporkan kedua perusahaan tersebut ke WALHI dan Jatam untuk kasus pencemaran lingkungannya.

Sumber :
Majalah Petroleum Mining & Energy Indonesia
http://www.pme-indonesia.com/news/?catId=4&newsId=2697

Posted in Hukum | Leave a Comment »

Bom Waktu Lahan PLTU Pacitan

Posted by handayaaji pada September 4, 2010

PACITAN

PLTU Jatim 1, Pacitan dengan kapasitas 2×315 MW yang dibangun di desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro, diduga bermasalah. Dengan luasan sekitar 60 hektar, sesuai studi kelaikan yang dilakukan oleh PT Rekadaya Elektrika, sebuah perusahaan konsultan rekanan PLN, site plan ini menempati beberapa jenis tanah. Selain tanah warga masyarakat, terdapat tanah kas desa, tanah Gege (tanah negara yang dikuasai desa), serta tanah laut.

Menurut Handaya Aji, Wakil Ketua DPRD Pacitan dari Fraksi PKS, pokok permasalahan timbul pada pembebasan tanah kas desa. Sebagaimana hasil pendampingan yang dilakukannya terhadap kepala desa Sukorejo, hingga saat ini tidak ada ganti rugi yang dibayarkan kepada kas desa akibat pembebasan lahan ini. Tahun 2007 silam bersama masyarakat dan perangkat desa, Handaya Aji pernah menanyakan kejelasan pembebasan lahan ini, namun berujung pada ketidakjelasan hingga sekaran. Padahal, bila memang tanah kas desa dipergunakan, kepada desalah ganti rugi pembebasan tanah tersebut dibayarkan. Sesuai pernyataan yang diperoleh team advokasi, hingga saat ini pihak desa melalui Kepala Desa Sukorejo, belum mendapatkan ganti rugi atas penggunaan tanah ini.

Salah satu narasumber dari PT PLN (Persero) yang ditemui penulis mengatakan, bahwa setiap PLN membangun pembangkit listrik, sudah disiapkan dana alokasi pembebasannya untuk membebaskan segala macam jenis tanah, baik itu tanah masyarakat, tanah kas desa, hingga tanah negara. Jadi tidak mungkin PLN membangun PLTU dengan skema status tanah hibah, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Artinya PLN tidak mau mengambil resiko dalam membangun sebuah pembangkit tenaga listrik bila proses pengadaan tanahnya masih bermasalah.

Lalu, ke mana larinya dana alokasi pembebasan lahan PLTU khususnya yang berstatus tanah kas desa ?

Narasumber lain dari PT PLN yang pernah ke lokasi PLTU Sudimoro, ternyata memiliki cerita yang lain. Dalam perjalanannya ke lokasi, narasumber ini berada dalam satu mobil dengan Bupati Sujono. Dari hasil bercerita ngalor-ngidul, ketika ditanyakan mengapa PLTU dibangun di kawasan Sudimoro yang lokasinya sangat sulit, medan berliku dan curam menuju lokasi bahkan secara teknis kurang layak. Bupati menjawab dengan jawaban yang berbelit. Tetapi, di ujung pembicaraan, nara sumber dari PLN ini bisa menyimpulkan bahwa Bupati, Kajari atau rekanannya, diduga kuat bermain dalam pembebasan lahan PLTU ini.

Apakah mungkin ini juga yang menjadi sebab tidak adanya ganti rugi tanah kas desa kepada Desa Sukorejo ? Hanya Bupati Sujono, kroninya dan waktu yang bisa membuktikan.

Kini, seiring proses pembangunan PLTU Pacitan yang berjalan, serta akan diresmikannya unit 1 sekitar Desember 2010, permasalahan pembebasan lahan ini bila tidak diselesaikan menjadi bom waktu tersendiri, apalagi bila memang ternyata tidak ada ganti rugi tanah kas desa yang dibayarkan. Menjadi PR besar bagi jajaran PLN untuk meminta kejelasan status tanah tersebut kepada pemerintah daerah Pacitan.

Posted in Infrastruktur, Pacitan, PLTU | Leave a Comment »