Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

Handoyo Aji Buron, Penyidik Dinilai Tendensius

Posted by handayaaji pada Agustus 25, 2010

Oleh : Aswika Budhi Arfandy | 22-Aug-2010, 06:22:34 WIB

KabarIndonesia – Wakil Ketua DPRD Pacitan, Handoyo Aji resmi ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Pacitan. Apa yang sebenarnya terjadi pada legislator yang notabene vokal dan seringkali berada di barisan depan apabila rakyat Pacitan dicederai pemerintah itu?

Tertanggal 11 Juni 2010, tanpa melalui status saksi, Yoyok-sapaan akrab Handoyo Aji-langsung diubah statusnya menjadi tersangka oleh penyidik Polres Pacitan. Dia disangka melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 374 KUHP. Sangkaan tersebut terkait atas pengelolaan program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) Tahun 1999. Dalam kapasitas, dia sebagai Ketua Kelompok Tani Damai, Desa Losari, Kecamatan Tulakan, Pacitan.

Benarkah legislator PKS ini melakukan tindak pidana tersebut? ”Menurut saya, sangkaan pasal itu harus bisa dibuktikan dengan jelas, sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka. Termasuk, dipelajari dulu, apakah benar ranah pidana ataukah perdata. Apabila tidak, saya rasa sangkaan itu penuh muatan politis dan terkesan tendensius,” ujar salah seorang pengamat politik hukum asal Pacitan.

Sebenarnya, kronologi kasus sangkaan tersebut bermula pada tahun 1998. Kala itu, Yoyok mendapatkan informasi adanya program penguatan permodalan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan nama LEPMM.

Berangkat dari hal tersebut, Yoyok lantas mendirikan sebuah kelompok tani. Dan, pada Januari 1999, dia mendapatkan bantuan dana hibah (revolving block grant) sebesar Rp 59 juta. Dana tersebut telah disalurkan kepada para anggotanya dengan sistem pinjam-meminjam dan pengelolaan usaha riil. Dalam bisnis distribusi kedelai dan kebutuhan pertanian.

”Dana tersebut sudah sesuai dengan juklak dan juknis program tersebut,” ujar Yoyok, khusus disampaikan kepada pewarta HOKI ini.

Rinciannya, lanjut dia, dana untuk disimpan-pinjamkan itu sebesar Rp 30 juta dan dikelola oleh pengelola atas nama Sunaryo. Usaha simpan-pinjam ini berjalan selama kurang lebih dua tahun. Hingga akhirnya mengalami kemacetan. Dengan sejumlah piutang pada anggota kelompok sekitar Rp 22 juta.

”Dokumen simpan-pinjam itu sudah disita penyidik,” ungkap Yoyok.

Sementara, alokasi dana untuk usaha riil, kerjasama dengan pihak ketiga serta biaya operasional kelompok (organisasi) berjumlah sebesar Rp 29 juta. Dana tersebut, menurutnya dikelola oleh dua orang pengelola. Yakni Eko Widodo dan Joko Risono, serta didampingi oleh seorang pendamping bernama Fajar Fitri. ”Kegiatan sektor riil dan kerjasama dengan pihak ketiga, berjalan kurang lebih juga dua tahun,” tambahnya.

Karena minim pengalaman, serta persaingan dan kondisi ekonomi nasional yang sedang dalam situasi krisis, usaha ini mengalami kerugian. Dan, akhirnya dua orang pengelolanya tidak sanggup meneruskan usaha.

Sementara, biaya operasional organisasi selama itu, seperti ATK, peningkatan SDM, inventaris dan gaji pendamping serta pengelola sebesar kurang lebih Rp 10 juta.

”Dan ini tidak melebihi dari platform yang ditentukan oleh Dirjen Pembiayaan,” kenang Yoyok.

Setelah kegiatan simpan-pinjam dan sektor riil tersebut terhenti, dana setoran itu akhirnya dimasukkan langsung ke rekening kelompok LEPMM Damai atas namanya (Handaya Aji, Red) secara bertahap, sesuai dengan masuknya dana pada awal pencairan.

Karena tidak adanya petunjuk lebih lanjut terkait program LEPMM, dana yang berada di rekening kelompok itu akhirnya bergejolak serta mengalami sebuah dinamika. Ada yang dipinjam dan sudah dikembalikan, tetapi ada pula yang belum.

Saat ini, kondisi rekening kelompok LEPMM Damai atas nama Handaya Aji itu bernilai sebesar Rp 20,7 juta. Sedangkan yang berupa piutang telah terinci antara lain atas nama Sunarno (sebesar Rp 3 juta), atas nama Miswadi (Rp 2 juta), serta atas nama Eko Widodo (Rp 7 juta). ”Bisa dibuktikan. Semua yang menjadi piutang tersebut juga mengakui. Bahkan mereka mengaku bahwa proses pengembaliannya masih diusahakan,” terang mantan Kades Losari, Kecamatan Tulakan, Pacitan ini.

Di sisi lain, bersamaan dengan program bantuan kepada LEPMM Damai yang diterima Yoyok tersebut, di Pacitan sendiri muncul sembilan lembaga lain. Dan, berdasarkan data yang dihimpun wartawan ini, di antara sembilan lembaga tersebut ada yang berkembang hingga sekarang. Bahkan, ada pula yang kondisinya kurang berhasil. Termasuk sekarat hingga tidak mampu beroperasi lagi.

Menurut salah seorang pengamat hukum dari salah satu universitas terkemuka di Jawa Timur, melihat kronologi tersebut, kasus ini lebih tepat menjadi kasus perdata. Pasalnya, hal itu lebih tepat merupakan upaya penghentian terhadap aktivitas pendampingan masyarakat.

”Dan saya menilai bahwa benturan pasal (374 KUHP) tersebut merupakan upaya pembungkaman terhadap suara kritis (vokal) yang selama ini dilakukan saudara Yoyok. Bahkan termasuk pembunuhan karakter. Saya rasa, hal itu ada indikasi kesengajaan. Karena Yoyok sendiri kan saat ini memegang beberapa data dan fakta mengenai dugaan sejumlah korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat tinggi di Pacitan,” ujar pengamat hukum tersebut.

”Logikanya, kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, penyidik juga harus menetapkan tersangka kepada sembilan lembaga lain yang menggunakan dana bantuan tersebut. Kalau tidak, masyarakat tentunya bisa menyimpulkan sendiri, ada apa sebenarnya yang terjadi di Pacitan ini? Apakah semacam homo homini lupus atau sejumlah pihak yang memiliki kekuasaan saling terkam laiknya serigala?,” pungkasnya heran. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: