Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

Mohon Penjelasan dan Perlindungan Hukum

Posted by handayaaji pada Agustus 25, 2010

Hal: Mohon Penjelasan dan Perlindungan Hukum

Kepada Yang Terhormat,
1. KAPOLRI di Mabes Polri Jakarta
2. Pimpinan KOMNAS HAM di Jakarta
3. Pimpinan KOMPOLNAS di Jakarta
4. Pimpinan SATGAS Pemberantasan Mafia Hukum di Jakarta
5. Pimpinan Komisi OMBUDSMAN di Jakarta
6. Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta 7. Komisi Hukum DPR RI di Jakarta
8. KAPOLDA JAWA TIMUR di Surabaya

<>
Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HANDAYA AJI
Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 5 Januari 1970
Alamat : Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
Amanah :
1. Ketua Kelompok Tani Damai Desa Losari sejak tahun 1998 s.d. sekarang 2. Kepala Desa Losari s.d. tahun 2004
3. Sekretaris Komisi B DPRD Kab. Pacitan periode tahun 2004-2009 4. Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan Periode tahun 2009 s.d. sekarang

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pemohon dengan ini mohon penjelasan dan perlindungan hukum atas tindakan pelecehan terhadap lembaga DPRD Kab. Pacitan, dimana Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan, yang sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat Kab. Pacitan yang dilakukan oleh jajaran Polres Pacitan, antara lain sebagai berikut:

1. Tindakan pelecehan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Pacitan terhadap Pemohon diuraikan sebagai berikut:

1.1. Penyidik Polres Pacitan melakukan intimidasi terhadap Pemohon yang tujuannya menghalang-halangi kegiatan Pemohon dalam rangka menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kab. Pacitan dengan cara mengancam melakukan penangkapan, penahanan, dan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, bahkan sekarang Pemohon ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) tanpa menghiraukan hak-hak Pemohon baik sebagai Anggota DPRD maupun sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang dan Konstitusi;

1.2. Adanya sikap arogansi dalam proses pemeriksaan penyidikan dengan meninggalkan etika pemeriksaan yang santun dan bermartabat serta meninggalkan azas praduga tak bersalah (praesumption of innocent) yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

1.3. Adanya pemaksaan dengan cara mencoba melakukan perampasan barang bukti yang menjadi hak Pemohon untuk melindunginya dari tindakan perampasan yang tidak sesuai dengan prosedur penyitaan sebagaimana diatur dalam hukum acara (KUHAP), yakni harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan, kondisi demikian oleh Penyidik dikatakan sebagai tidak kooperatif sehingga langsung diterbitkan surat perintah penangkapan yang ternyata hanya ditunjukkan saja kepada Pemohon tanpa dilakukan tindakan hukum penangkapan sehingga seolah-olah Pemohon diintimidasi secara psikologis yang dampaknya Pemohon merasa sangat ketakutan dan sekarang memohon perlindungan hukum atas semua tindakan Penyidik jajaran Polres Pacitan tersebut (lihat juga UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 39 Tahun 1999).

2. Beberapa kegiatan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan adalah sebagai berikut:

a. Mendampingi warga masyarakat yang lahannya terkena Proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dalam memberikan ganti rugi dilakukan bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perpres No. 65 tahun 2006. Bahwa advokasi dalam perkara ganti rugi Proyek JLS ini dilakukan untuk meminta proses pembebasan lahan yang benar sesuai peraturan yang berlaku serta serta ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menolak pemiskinan struktural terhadap masyarakat yang lahannya digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu model pemiskinan struktural terhadap masyarakat adalah adanya pemaksaan pemberian ganti rugi HANYA sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah yang NJOP-nya sebesar Rp. 84.000,- per meter persegi dan harga pasarnya 4 (empat) tahun sebelum pembebasan sudah sebesar Rp 125.000,- per meter persegi;

b. Memperjuangkan bagi hasil tambang tembaga (Cu) dan seng (Zn) yang layak untuk menambah pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pacitan yang selama ini sama sekali tidak masuk ke kas Pemkab Pacitan dari PT GLI dan PT. DFMI yang sudah melakukan eksploitasi di lokasi;

c. Memperjuangkan ganti rugi lahan milik masyarakat yang telah ditambang dan dieksploitasi PT GLI dan PT DFMI tanpa mengindahkan hak kepemilikan masyarakat di atas tanah adat tersebut yang diback up dengan kebijakan Pemkab Pacitan;

d. Bersama-sama LSM Lingkungan Hidup, yakni WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Pemohon melakukan mengadvokasi adanya indikasi kejahatan lingkungan dan kejahatan tambang yang berdasarkan Hasil Analisis WALHI di lokasi pertambangan telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat berat termasuk di dalamnya di pabrik pengolahan hasil tambang dimaksud;

e. Mendampingi pemerintah desa dan masyarakat desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro untuk memperoleh ganti rugi terhadap pembebasan tanah kas desa seluas kurang lebih 15 ha yang digunakan untuk pembangunan PLTU Jatim 1 2×315 MW milik PT. PLN (Persero) yang sampai sekarang belum jelas ganti ruginya;

f. Memperjuangkan penurunan harga sewa bedak pasar yang sangat memberatkan masyarakat pedagang kecil;

g. Pemohon dengan tegas menolak segala macam uang sangu dan uang dok dan lain-lain yang sumbernya tidak jelas dan tidak sah, dan menolak uang damai atas aktivitas pendampingan terhadap masyarakat atas berbagai kasus diatas dan kasus kasus lainnya;

h. Pemohon menolak menandatangani RAPBD tahun 2010 yang akan dievaluasi oleh Gubernur karena tidak sesuai dengan KUA PPAS yang telah disepakati, tidak adanya bagi hasil pertambangan dan dikuranginya porsi belanja modal untuk fasilitas umum sekitar Rp. 40 Milyar serta tidak optimalnya penerimaan daerah;

i. Pemohon ikut aktif membongkar kecurangan distribusi pupuk bersubsidi sehingga petani tidak dirugikan;
j. Dan sebagainya.

3. Bahwa dengan sewenang-wenang, secara diskriminatif dan intimidatif pihak Polres Pacitan menyatakan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 374 KUHP pada kegiatan bantuan dana hibah pengelolaan program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri tahun 1999 dalam kapasitas Pemohon sebagai Ketua Kelompok Tani Damai Desa Losari Kec. Tulakan Kab. Pacitan.

Bahwa kegiatan bantuan dana hibah tersebut telah dilaksanakan dengan baik, tetapi tanpa barang bukti yang cukup dan masih mencari-cari Pihak Penyidik Polres Pacitan kemudian menyatakan Pemohon sebagai tersangka tanpa mengindahkan ketentuan KUHAP, UU HAM, UU Kekuasaan Kehakiman dan hak imunitas sebagai anggota DPRD.

Bahkan ketika Pemohon sedang mencari perlindungan atas keamanan dirinya yang merupakan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 29, 30, 33, 34, dan 35 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Polres Pacitan dengan sewenang-wenang menyatakan Pemohon sebagai DPO di muka umum dan di media massa (trial by press) yang merupakan pelecehan dan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa tindakan Penyidik Polres Pacitan sebagaimana tersebut di atas sangat bertentangan dengan:

4.1. Undang-undang tentang Kepolisian bahkan bertentangan dengan semanagat reformasi Kepolisian yang sekarang sedang digencarkan oleh KAPOLRI beserta jajarannya;
4.2. UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terutama Pasal 7, 8, dan 9. Untuk tindakan pejabat dikenai sanksi pidana (Pasal 9 ayat (2));

4.3. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terutama Pasal 17 – 19, Pasal 28 – 35;

4.4. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain yang terkait

5. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pemohon meminta penjelasan dari Pihak Kepolisian Republik Indonesia atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penyidik Polres Pacitan tersebut serta mohon pula perlindungan hukum atas perlakuan yang tidak wajar tersebut, baik kepada Pihak Polri maupun kepada Pihak lembaga yang terkait dengan perlindungan HAM.

Demikian maksud surat ini, atas perhatiannya Pemohon mengucapkan terima kasih, semoga Allah menguatkan dengan pejabat-pejabat sudi memperhatikan hati nurani dalam penegakan hukum yang sedang sakit ini.

Pacitan, 20 Agustus 2010
Hormat Pemohon,

HANDAYA AJI

Tembusan untuk ditindaklanjuti, diberikan kepada Yth.:
1. Direktur YLBHI di Jakarta
2. Direktur PAHAM Indonesia di Jakarta
3. Pimpinan ICW di Jakarta
4. Propam dan Paminal Polri di Jakarta
5. Propam dan Paminal Polda Jatim di Surabaya
6. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
7. DPRD Prov. Jawa Timur di Surabaya
8. Ketua DPRD Kab. Pacitan di Pacitan
9. Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Pacitan di Pacitan
10. Penasihat Hukum Pemohon
11. Kawan-kawan Aktivis Lingkungan, Pegiat Anti Korupsi, dan Ormas-ormas.
12. Kapolres Pacitan di Pacitan
13. Kawan-kawan Media Massa
14. Arsip

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: