Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

Pembebasan JLS menjadi Ajang Korupsi di Pacitan

Posted by handayaaji pada Agustus 25, 2010

Oleh : Aswika Budhi Arfandy | 21-Aug-2010, 17:35:10 WIB

KabarIndonesia Pembebasan lahan untuk Jalur Lintas Selatan (JLS) mulai arah Desa Kayen hingga Desa Jetak Kecamatan Kebonagung, diduga rawan penyimpangan. Hal itu mencuat ketika beberapa aksi hearing dan unjuk rasa masyarakat setempat tak kunjung ada sikap dari pemerintah. Bahkan, masyarakat terkesan hanya buang-buang waktu mengadu kepada pemerintah yang mereka anggap mampu memberi solusi. Dugaan penyimpangan tersebut diduga berasal dari semua dana yang dibayarkan kepada masyarakat pemilik tanah yang tidak disertai bukti pengeluaran kas. Bahkan, tidak adanya transparansi penggunaan dana pengadaan tanah secara keseluruhan. Meski, beberapa kali warga memintanya.Selain itu, bagi warga di Kecamatan Ngadirojo, ganti rugi hanya berbentuk pengeluaran sertifikat saja. Padahal, anggaran pembebasan lahan juga diketahui sudah tersedia.Tak hanya itu, pelepasan tanah juga muncul tidak disertai dengan akta pelepasan hak atas tanah yang semestinya hanya dibuat dalam satu buah surat yang luasan tanahnya digabungkan semua dan tanda tangan pemilik tanah hanya berupa daftar hadir saja. <>

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan ini, ganti rugi pembebasan lahan tersebut tidak sesuai Peraturan Presiden No 36 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Yaitu di Desa Kayen dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2007 sebesar Rp 64 ribu, Tahun 2008 sebesar Rp 82 ribu serta besaran nilai pasar pada Tahun 2005 yang sebesar Rp 125 ribu. Sementara, ganti rugi yang diberikan hanya Rp 25 ribu untuk sawah dan Rp 35 ribu untuk lahan pekarangan.

Tak hanya itu, berdasarkan fakta yang ada, di Desa Jetak sendiri, tiap meter persegi tanah hanya diganti rugi di kisaran Rp 5.000 hingga Rp 15 ribu. Padahal, nilai pasar saat itu sudah mencapai di atas kisaran Rp 50 ribu.

Di samping itu, kecuali 19 warga Desa Kayen, semua pemilik tanah mengambil uang yang diberikan karena ditakut-takuti akan dititipkan di pengadilan. Dan, hal itu dilakukan dengan proses sosialisasi yang tidak fair. Pendampingan di Desa Kayen sendiri selesai karena tuntutan warga diakomodasi. Sedangkan di Desa Jetak masih belum selesai karena belum ada kata sepakat antara warga dengan panitia pengadaan tanah.

Celakanya, dugaan korupsi besar-besaran tersebut seakan memakan tumbal. Handoyo Aji, wakil ketua DPRD Pacitan yang selalu getol bersama masyarakat untuk menuntut keadilan itu, termasuk mengetahui data-data sejumlah penyimpangan ini, terpaksa menjadi DPO. Itu lantaran ada pihak yg diduga memiliki kekuasaan menyangkutpautkan mantan Kades Losari Kecamatan Tulakan ini dengan permasalahan yang lain.

“Padahal, seseorang bisa dijadikan tersangka itu harus melalui prosedur yang sistematis. Bukan terkesan tendensius. Dan sikap yang diambil saudara Handoyo Aji untuk tidak memenuhi panggilan tersebut saya rasa ada benarnya. Karena bagaimana pun, kartu truff mengenai dugaan korupsi tersebut telah dibawanya. Dan dia harus mendapat perlindungan serta dukungan dari banyak pihak,” ujar salah seorang pemerhati sosiologi hukum asal Pacitan.

”Mudah-mudahan permasalahan ini segera selesai dengan baik tanpa adanya bentuk konspirasi politik yang menyesatkan. Belum lama ini saya juga mendapat kabar kalau saudara Handoyo Aji tengah berjuang untuk mendapat kawalan Satgas Mafia Hukum Indonesia. Semoga Allah tetap melindungi jihad beliau (Handoyo Aji, Red) selama ini,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: