Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

APBD Pacitan, Semakin tidak Memihak Rakyat

Posted by handayaaji pada Agustus 27, 2010

APBD Pacitan, Semakin tidak Memihak Rakyat

Profil APBD Kabupaten Pacitan tahun 2010 ini semakin suram. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang sudah hancur-hancuran dan minim jumlahnya, menjadi semakin berkurang. Hal ini terlihat dalam peraturan Bupati no 28 tahun 2009. Porsi belanja pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam belanja modal, hanya sebesar 41 Milyar. Besarnya anggaran ini jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada akhir masa jabatan Bupati sebelumnya, Sutrisno, belanja modal sudah berada di kisaran Rp. 100 Milyar. Sedangkan pada masa bupati Sujono, nilainya semakin menurun, kontras dengan belanja barang dan jasa yang semakin meningkat tajam.

Dalam permasalahan APBD Pacitan, sudah banyak pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan rezim Sujono ini. Dari anggota dewan, masyarakat, mantan wakil bupati, hingga badan resmi auditor negara, Badan Pemeriksa Keuangan. Banyak penyelewengan-penyelewengan anggaran APBD sudah dilakukan, dari yang tidak transparan dalam penyusunan, pengelolaan, penggunaannya, akses informasi terhadap APBD, hingga ketidakprofesionalan Pemkab dalam mengelola aset yang berkaitan langsung dengan APBD.  BPK sendiri dalam salah satu hasil auditnya memberikan nilai rapor Merah pada penggunaan APBD Pacitan yang dikelola bupati Sujono.

Kasus Belanja Modal yang Semakin Minim : Infrastruktur

Efek dari penurunan belanja modal ini sangat terasa pada masyarakat. Dasar kondisi alam Pacitan yang bermedan pegunungan nan terjal dan berkelok, dengan semakin minimnya dana akan semakin berkurang pula porsi pembangunan prasarana. Jalan kabupaten hingga jalan RT, akan semakin sedikit yang bisa diperbaiki dengan anggaran yang minim tersebut. Padahal, kualitas ruas jalan di Pacitan sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Lihatlah ruas Pacitan – Tulakan – Lorok. Ruas sepanjang 36 kilometer tersebut saat ini kondisinya rusak parah. Apalagi ini diperparah dengan muatan-muatan berat yang melewatinya, seperti truk tronton bermuatan kayu, hingga trailer bermuatan komponen PLTU Sudimoro.

Seorang narasumber dari PT PLN mengatakan : “Komitmen Bupati Sujono untuk memperbaiki jalan raya terkait proyek PLTU tidak ada”. Padahal pembangunan PLTU tersebut daya dukung jalannya harus disokong oleh pemerintah daerah.

Bila dibandingkan, pada masa pemerintahan bupati sekarang kualitas jalan semakin buruk. Jauh dari bupati sebelumnya. Hanya sayangnya masyarakat tidak berani mempermasalahkan kualitas jalan yang bersumber dari minimnya anggaran belanja modal tersebut.

Salah satu personal perusahaan pengangkut komponen PLTU Sudimoro, bahkan pernah mengeluhkan bahwa setiap ada kendaraan trailer pengangkut akan melewati jalanan yang kualitasnya tidak bagus, perusahaan akan memperbaiki kerusakan tersebut. Tetapi hasil perbaikan ini diklaim oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat. Padahal yang sudah mengerjakan dan mengeluarkan biaya adalah perusahaan pengangkutan ini.

Wakil ketua DPRD Pacitan, Handaya Aji dalam sebuah kesempatan menyebutkan bahwa sebenarnya plafon awal belanja modal adalah sebesar Rp. 80-an Milyar. Namun entah mengapa oleh bupati direvisi hingga menjadi Rp. 41 milyar. Manakala perkara plafon belanja modal ini diajukan pada gubernur, diberikan catatan bahwa APBD harus direvisi sehingga tetap sesuai sebesar Rp. 80 M. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini tidak ada revisi dan tetap sebesar 41 Milyar.

(ref. http://www.pacitankab.go.id/APBD/apbd2010.pdf)

Jadi, jika jalanan di Pacitan rusak dan jelek, sudah tahu kan siapa penyebabnya ?

Di halaman berikutnya, pada item infrastruktur – air – jalan – listrik, akan banyak ditemui publikasi yang dilakukan oleh media, terkait minimnya kualitas infrastruktur yang ada di kabupaten pacitan, khususnya setelah rezim Suyono. Keluhan ini juga disampaikan oleh anggota dewan yang meninjau langsung kualitas prasarana yang ada.

Masyarakat sebagai pengguna langsung infrastruktur tersebut sudah lama mengeluhkan hal ini, namun apa daya, segala macam aspirasi, kritik, saran, bahkan hujatan, hanyalah lewat dari telinga kiri keluar di telinga kanan. Mungkin aparat hanya menganggap segala macam keluhan masyarakat itu hanyalah ibarat Anjing yang Menggonggong, sementara Kafilah / Rombongan aparat dan Bupati tetap mlengos, berlalu begitu saja.

Pada item prasarana jalan ruas Pacitan – Tulakan – Lorok yang sedemikian parahnya, bagaimana dengan ruas di pedalaman ? Apakah juga sudah bagus ? Tentu tidak. Bila di ruas protokol yang menjadi jalur proyek nasional saja cukup parah, tentunya akan lebih parah lagi jalanan pedalaman yang berklasifikasi jalan desa hingga jalan RT.  Jadi jangan dulu berharap, masyarakat Dusun Pinggir Bubakan Tulakan bisa melewati mulusnya jalan aspal menuju wilayahnya, dengan anggaran belanja modal yang semakin habis ini. Juga masyarakat pedalaman Gembuk Kebonagung, jangan berharap lingkungannya beraspal mulus, sebagaimana yang ada di Tuban Jatim maupun ber-paving block seperti di Bojonegoro.

Kasus Pantai Teleng

Contoh langsungnya, adalah penyewaan lahan kawasan wisata Pantai Teleng yang merupakan kawasan wisata masyarakat Pacitan. Lahan kawasan Teleng disewakan pada pihak swasta, PT El John Tirta dengan harga sewa yang sangat murah. Padahal di situ, pihak pemda masih harus berkewajiban menyediakan infrastruktur terkait kawasan wisata tersebut. Selain itu, keistimewaan-keistimewaan diberikan pada penyewa, seperti masa sewa yang berlangsung selama 20 tahun, hingga kewenangan penyewa untuk menerapkan besaran tarif yang nantinya hanya akan didattarkan kepada pihak pemda.

Dalam surat bernomor 181.1/14/408.21/2008 tentang perjanjian tersebut, lahan yang dikelola seluas 306.007 m2, dan biaya sewa di tahun pertama adalah Rp. 300 juta, dan di tahun ketiga RP. 500 juta.

Berdasarkan audit Badan Pemerika Keuangan, penyewaan aset pemda berupa Pantai Teleng ini terlalu murah. Ini dihitung dari luasan lahan yang ada, serta banyaknya aset yang dikelola, termasuk kios, sarana hiburan, serta pepohonan produktif yang ada di kawasan ini. Bahkan BPK sudah merekomendasikan agar pemkab Pacitan melakukan revisi terhadap perjanjian ini. Namun ternyata belum digubris.

Imbas langsung yang dirasakan, adalah semakin mahalnya harga tiket masuk ke Pantai Teleng. Pada musim idul fitri tahun 2009, harga tiket masuk mencapai bilangan RP. 10 ribu per orang. Melambung jauh dari masa-masa sebelumnya yang hanya berkisar Rp. 1.500 – 3.000,-

Angka Rp. 10 ribu ini bukan nominal yang sedikit di Pacitan, mengingat minimnya pendapatan masyarakat. Ingat, UMR Pacitan saja masih berkisar di bilangan Rp. 600 ribu, terendah di Jatim. Bila dengan umr sebesar ini untuk mendapatkan akses hiburan wisata terlalu mahal, bagaimana masyarakat dapat menikmatinya ? Bila dibandingkan, angka 10 ribu sama dengan menjual 10 butir kelapa yang ini juga sama nilainya dengan 3 – 4 kali nilai makan siang di Pacitan.

Kalaulah fasilitas-fasilitas yang ada di Teleng Ria ini sangat bagus, mungkin bisa dipertimbangkan besaran tarif seperti ini. Namun, hal tersebut sangat ironis mengingat fasilitas yang ada pun kurang memadai.

Satu Tanggapan to “APBD Pacitan, Semakin tidak Memihak Rakyat”

  1. Ronie said

    bang tetap semngat….kuatkan kesabaran kesabaran abang..doa kami akan selalu menyertai abang dan keluarga semoga cita dah hrapan abang dan teman2 pacitan akan terlaksanan..sesuai dengan ttema blog ini “pacitan masa depan”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: