Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

Dewan Nilai Laporan APBD Pacitan Tidak Transparan

Posted by handayaaji pada September 2, 2010

Minggu, 27 Jun 2010 19:43:09| Parlementaria / Pilkada | Dibaca 159 kali
Pacitan – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan menilai pemerintah tidak transparan dalam melaporkan penggunaan APBD setempat tahun 2009.

“Alasan pemerintah bahwa DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) merupakan tanggung jawab BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan bukan tanggung jawab DPRD, tidak bisa kami terima,” kata anggota Banggar DPRD Pacitan, Dandung Wahyu Wibowo, Minggu.

Dia curiga, Bupati sengaja menghalang-halangi legislatif untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan anggaran oleh pemerintah selama tahun anggaran 2009.

Buktinya, Banggar DPRD hanya diperkenankan membaca DPA saat sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (Lkpj) Bupati Soejono, beberapa waktu lalu.

Namun, saat Banggar berniat meminta salinan dokumen tersebut untuk dipelajari lebih lanjut di luar sidang, ternyata tidak diperbolehkan dengan alasan dokumen rahasia.

“Ini aneh. Padahal, akses mempelajari dokumen itu sudah menjadi kesepakatan bersama mayoritas anggota Banggar,” kata Dandung.

Dia kemudian merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam dua peraturan perundangan itu, lanjut Dandung, jelas disebutkan bahwa DPA merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari peraturan daerah (perda).

“Dan itu tidak hanya berlaku untuk perda APBD saja, tapi juga perda APBD perubahan maupun perda Lkpj APBD seperti sekarang,” katanya menambahkan.

Di lingkup Pemkab Pacitan, total ada 48 DPA yang berasal dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

DPA di masing-masing SKPD itu bervariasi, tergantung organisasi dinasnya. “Kalau dinasnya besar, maka biasanya DPA-nya juga banyak. Kalau dinasnya gemuk, DPA-nya bisa sampai 400 halaman,” katanya.

Kritik tajam juga dilontarkan angota Fraksi Partai Golkar Kabupaten Pacitan, Prabowo yang terang-terangan mempertanyakan kebijakan Bupati Soejono dalam melakukan pembatasan akses DPA terhadap legislatif.

Dikatakannya, pihak eksekutif sudah menyerahkan rancangan peraturan daerah (raperda), namun anehnya, hal itu tidak disertai dokumen pendukungnya, yaitu DPA.

Padahal, lanjut Prabowo, dokumen itu menjadi salah satu sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pula ketika sudah disahkan menjadi perda.

“Semua anggota DPRD bertanggungjawab terhadap Perda yang kita sahkan nanti,” katanya.*

sumber : http://www.antarajatim.com/lihat/berita/36287/Dewan-Nilai-Laporan-APBD-Pacitan-Tidak-Transparan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: