Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

Bom Waktu Lahan PLTU Pacitan

Posted by handayaaji pada September 4, 2010

PACITAN

PLTU Jatim 1, Pacitan dengan kapasitas 2×315 MW yang dibangun di desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro, diduga bermasalah. Dengan luasan sekitar 60 hektar, sesuai studi kelaikan yang dilakukan oleh PT Rekadaya Elektrika, sebuah perusahaan konsultan rekanan PLN, site plan ini menempati beberapa jenis tanah. Selain tanah warga masyarakat, terdapat tanah kas desa, tanah Gege (tanah negara yang dikuasai desa), serta tanah laut.

Menurut Handaya Aji, Wakil Ketua DPRD Pacitan dari Fraksi PKS, pokok permasalahan timbul pada pembebasan tanah kas desa. Sebagaimana hasil pendampingan yang dilakukannya terhadap kepala desa Sukorejo, hingga saat ini tidak ada ganti rugi yang dibayarkan kepada kas desa akibat pembebasan lahan ini. Tahun 2007 silam bersama masyarakat dan perangkat desa, Handaya Aji pernah menanyakan kejelasan pembebasan lahan ini, namun berujung pada ketidakjelasan hingga sekaran. Padahal, bila memang tanah kas desa dipergunakan, kepada desalah ganti rugi pembebasan tanah tersebut dibayarkan. Sesuai pernyataan yang diperoleh team advokasi, hingga saat ini pihak desa melalui Kepala Desa Sukorejo, belum mendapatkan ganti rugi atas penggunaan tanah ini.

Salah satu narasumber dari PT PLN (Persero) yang ditemui penulis mengatakan, bahwa setiap PLN membangun pembangkit listrik, sudah disiapkan dana alokasi pembebasannya untuk membebaskan segala macam jenis tanah, baik itu tanah masyarakat, tanah kas desa, hingga tanah negara. Jadi tidak mungkin PLN membangun PLTU dengan skema status tanah hibah, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Artinya PLN tidak mau mengambil resiko dalam membangun sebuah pembangkit tenaga listrik bila proses pengadaan tanahnya masih bermasalah.

Lalu, ke mana larinya dana alokasi pembebasan lahan PLTU khususnya yang berstatus tanah kas desa ?

Narasumber lain dari PT PLN yang pernah ke lokasi PLTU Sudimoro, ternyata memiliki cerita yang lain. Dalam perjalanannya ke lokasi, narasumber ini berada dalam satu mobil dengan Bupati Sujono. Dari hasil bercerita ngalor-ngidul, ketika ditanyakan mengapa PLTU dibangun di kawasan Sudimoro yang lokasinya sangat sulit, medan berliku dan curam menuju lokasi bahkan secara teknis kurang layak. Bupati menjawab dengan jawaban yang berbelit. Tetapi, di ujung pembicaraan, nara sumber dari PLN ini bisa menyimpulkan bahwa Bupati, Kajari atau rekanannya, diduga kuat bermain dalam pembebasan lahan PLTU ini.

Apakah mungkin ini juga yang menjadi sebab tidak adanya ganti rugi tanah kas desa kepada Desa Sukorejo ? Hanya Bupati Sujono, kroninya dan waktu yang bisa membuktikan.

Kini, seiring proses pembangunan PLTU Pacitan yang berjalan, serta akan diresmikannya unit 1 sekitar Desember 2010, permasalahan pembebasan lahan ini bila tidak diselesaikan menjadi bom waktu tersendiri, apalagi bila memang ternyata tidak ada ganti rugi tanah kas desa yang dibayarkan. Menjadi PR besar bagi jajaran PLN untuk meminta kejelasan status tanah tersebut kepada pemerintah daerah Pacitan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: