Handaya Aji – Yoyok : Pacitan Masa Depan

Membela Masyarakat, untuk Keadilan dan Kebenaran

Eksepsi Penasihat Hukum Handaya Aji

Posted by handayaaji pada Oktober 27, 2010

TULUS WAHJUONO, S.H., M.H. & SETYO EKO CAHYONO, S.H.
Advokat dan Konsultan Hukum
RUKO TAMAN BOROBUDUR INDAH
Jalan Puncak Borobudur No. 28 Malang
0341-483272

Hal: Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa
Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum
No. Reg. Perk. PDM-113/PCTN/10/2010

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Pacitan
q.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana
Nomor : 108/PID.B/2009/PN. Pacitan
Di PENGADILAN NEGERI PACITAN

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini SETYO EKO CAHYONO, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di RUKO TAMAN BOROBUDUR INDAH Jalan Puncak Borobudur No. 28 Malang  0341-483272, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2010 sebagai Penasihat Hukum, bertindak untuk dan atas kepentingan Pemberi Kuasa/Terdakwa:

Nama Lengkap : HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI
Tempat Lahir : Pacitan
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 5 Januari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/Jawa
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 02 RW 001 Desa Losari
Kec. Tulakan Kab. Pacitan
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Pacitan
Pendidikan : SMA

Dengan ini mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-113/PCTN/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Triyanto, S.H. Jaksa Muda NIP 19740926 19998031001, yang telah dibacakan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 27 Oktober 2010 dalam Acara Pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Pada prinsipnya, Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI menolak seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, karena banyak sekali uraiannya bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang akan diuraikan dalam Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut di bawah ini.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tentang Keberatan ini diatur pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:
“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, perkenankan Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa menyampaikan Keberatan (eksepsi) sebagai berikut di bawah ini.

1. EKSEPSI PENGADILAN NEGERI PACITAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan, “… Terdakwa Handaya Aji alias Yoyok bin Pamudji selaku Ketua Kelompok Tani Damai Desa Losari Kec. Tulakan Kab. Pacitan ….”

Pada bagian lain surat dakwaan disebutkan, ”Bahwa sesuai kesepakatan dalam musyawarah di rumah Pamudji (Alm) dana yang diterima oleh Kelompok Tani Damai sebesar …. digunakan untuk usaha produktif jual beli kedelai dan kopi sebesar …. dan untuk simpan pinjam … dst.”

Selanjutnya, surat dakwaan menguraikan kegiatan yang dilakukan oleh LEPMM “Damai” yaitu usaha simpan pinjam, usaha kedelai dan usaha jual beli kopi yang kesimpulan akhirnya adalah tidak bisa dipertanggung-jawabkannya dana tersebut oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Damai.

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa kegiatan-kegiatan Kelompok Tani yang diketuai Terdakwa, masih dalam rangka pelaksanaan Program LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri) yang pada tahun 1999 (versi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Tahun 1998) yang pertanggungjawabannya adalah dalam Rapat Anggota Kelompok Tani Damai secara internal kelembagaan sehingga Pengadilan Negeri Pacitan tidak berwenang mengadili perkara ini atau paling tidak Pengadilan Negeri Pacitan harus menyatakan belum berwenang mengadili perkara ini, karena masih harus menunggu terlebih dahulu dilaksanakannya Rapat Anggota Kelompok Tani untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dan atau tindak pidana dalam kegiatan usaha Kelompok Tani Damai tersebut. Bahwa sebelum diadakannya Rapat Anggota Kelompok Tani Damai, Pengadilan Negeri Pacitan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

2. EKSEPSI DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Terkait dengan uraian keberatan angka 1 di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai Ketua Kelompok Tani Damai dalam menjalankan Program LEPMM adalah perbuatan hukum perdata yang harus dipertanggungjawabkan secara perdata pula.

Bahwa Kelompok Tani Damai adalah badan hukum perdata yang menjalankan kegiatan yang termasuk dalam kategori ruang lingkup hukum perdata materiil, seperti adanya kesepakatan anggota, perbuatan hukum jual beli, adanya laba-rugi usaha, dan lain-lain, apabila terjadi perselisihan dan atau persengketaan perdata, maka pertanggungjawabannya masuk dalam lingkup hukum perdata dan penyelesaiannya harus dengan melakukan gugatan perdata dan atau membuat perjanjian-perjanjian, dan atau perdamaian-perdamaian, yang kesemuanya diatur dalam hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa bukan termasuk dalam lingkup perbuatan pidana, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut sehingga dimajukannya Terdakwa dalam persidangan pidana ini oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair, menurut Penasihat Hukum Terdakwa kedua dakwan tersebut adalah tidak tepat, untuk itu Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya didasarkan pada Laporan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor: X750/12/408.48/2010 dengan kesimpulan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan LEPMM Kelompok Tani Damai Desa Losari Kec. Tukan Kab. Pacitan tidak dilaksanakan secara kelembagaan dengan sistem pengendalian yang tidak memadai, dengan dasar:  Tidak ada struktur organisasi dan susunan pengurus;
 Tidak tersedia dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 Tidak ditemukan peraturan khusus tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus;
 Tidak adanya dokumen dan bukti catatan yang cukup sebagai pertanggungjawaban atas akuntabilitas atau laporan berbagai bentuk, …dst. Pertanyaannya adalah:
1. Apakah dasar kewenangan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan membuat Laporan Nomor: X750/12/408.48/2010 terhadap badan hukum perdata, in casu berbentuk “Kelompok Tani” yang jelas tidak termasuk institusi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Pernahkah Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pemeriksaan terhadap Kelompok Tani Damai yang diketuai oleh Terdakwa? 3. Apakah dasar kegiatan pemeriksaan tersebut?
4. Jika pun pernah memeriksa kegiatan Kelompok Tani Damai, apakah kondisinya sama antara tahun 1998 (menurut versi Penuntut Umum) dengan kondisi tahun 2010 sekarang atau setelah masa sekitar 12 (dua belas) tahun? Kemana hilangnya kewenangan Inspektorat selama 12 (dua belas) tahun ini, kemudian tiba-tiba seperti mendapat “wangsit” untuk memeriksa dan membuat Laporan atas kegiatan Kelompok Tani Damai. Adilkah kondisi tersebut?

Berdasarkan kutipan dan pertanyaan di atas, dakwaan Penutut Umum, tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan pasal 56 KUHAP ayat (1) disebutkan, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, dalam perkara ini, yakni dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun, dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan Terdakwa ini tidak diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, serta apabila berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, pejabat penyidik atau penuntut, WAJIB menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa.

In casu, dalam pemeriksaan penyidikan Terdakwa ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan pejabat Penyidik pun, tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh mereka berdasarkan KUHAP, sehingga menjadikan proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah tidak sah dan cacat yuridis serta melanggar ketentuan KUHAP.

Dengan demikian, berkas perkara atas nama Terdakwa yang dilimpahkan dalam persidangan ini yang didasarkan pada proses penyidikan yang tidak sah, cacat yuridis, dan melanggar KUHAP yang kemudian dituangkan ke dalam dakwaan oleh Penuntut Umum guna menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini, menjadikan dakwaan Penuntut Umum tidak sah, cacat yuridis dan melanggar KUHAP, untuk itu dakwaan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan dakwaan subsidair, yakni didakwa dengan Pasal 372 KUHP, dalam pemeriksaan sejak penyidikan pasal yang disangkakan adalah Pasal 374 KUHP dan sama sekali Terdakwa tidak pernah diperiksa dengan Pasal 372 KUHP sehingga dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak mempunyai dasar yuridis yang sah dan harus dinyatakan dakwaan dimaksud tidak dapat diterima.

Jika dibandingkan, antara dakwaan primair dan dakwaan subsidair, terdapat kontradiksi kedudukan dan posisi hukum Terdakwa, dalam dakwaan Primair kedudukan dan posisi hukum Terdakwa adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Damai, sementara dalam dakwaan Subsidair kedudukan dan posisi hukum Terdakwa adalah pribadi dan bukan dalam jabatan sehingga dakwaan yang demikian tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan harus dinyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon dinyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan–dakwaan ini.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

3. EKSEPSI SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN

Eksepsi Surat Dakwaan harus dibatalkan ini berpedoman pada pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
”Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Sementara, dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan dalam persidangan ini bahwa surat dakwaan merupakan instrumen VERBAL FORMAL berupa akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M. Yahya Harahap, 1993: 414-415). Dengan surat dakwaan itu Penuntut Umum sebagai peletak dasar (grondleger) meletakkan dasar bagi pemeriksaan di persidangan dengan tujuan agar pengadilan memeriksa, menguji dan pada akhirnya memutus apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti berdasarkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan.

Bahwa mengingat fungsinya yang demikian fundamental, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan ketentuan yang wajib dipedomani bagi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.

Sebagaimana telah dikutip di atas, KUHAP mengatur bahwa dalam membuat surat dakwaan WAJIB dipenuhi PERSYARATAN FORMAL (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP) dan PERSYARATAN MATERIAL (Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP). Tidak dipenuhinya persyaratan formal berakibat surat dakwaan tidak dapat diterima sedangkan tidak dipenuhinya persyaratan material berakibat surat dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 Ayat (3) KUHAP) sehingga harus dibatalkan.

KUHAP tidak memberikan rincian penjelasan lebih lanjut apa yang disebut persyaratan material tersebut, yakni uraian surat dakwaan ”cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,” in concreto penjelasan mengenai hal tersebut lebih banyak diserahkan pada praktik peradilan (jurisprudensi), hanya saja secara umum susunan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP menempatkan kata ”CERMAT” pada urutan terdepan yang menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang menghendaki agar Penuntut Umum mendahulukan sikap korektif dan teliti dalam membuat surat dakwaan.

Secara internal kejaksaan, persyaratan material ”CERMAT” dibuat tafsir sendiri yang dimuat dalam ”BUKU PEDOMAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN” (vide Kejaksaan agung RI, 1985:14) yang menyebutkan, ”Yang dimaksud dengan cermat adalah KETELITIAN JAKSA PENUNTUT UMUM dalam mempersiapkan dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan ….”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan surat dakwaan tersebut di atas, dikaitkan dengan eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

 Eksepsi Terhadap Uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap

o Eksepsi Uraian Surat Dakwaan Tidak Cermat
Dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan, “Bahwa pada awalnya sekira bulan Desember tahun 1998 dari Departemen Koperasi memberikan bantuan dana LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri) yang bersumber dari dana APBN….”

Dari kutipan di atas terdapat ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menguraikan surat dakwaannya, yakni penyebutan Departemen Koperasi seharusnya Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Bantuan dana LEPMM seharusnya bantuan dana hibah kepada LEPMM. Bersumber dari dana APBN seharusnya bersumber dari dana talangan IMF untuk program JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang pada saat itu sedang mengalami krisis yang sangat akut.

Pada bagian lain disebutkan, “Bahwa dari ke-10 (sepuluh) penerima dana LEPMM tersebut pada saat ini sudah berkembang menjadi koperasi dan hanya KLP Damai yang tidak berkembang sampai saat ini.”

Ketidakcermatan dapat dilihat dari ketidakkonsistenan penyebutan “KLP Damai” seharusnya Kelompok Tani Damai. Anak kalimat, “sudah berkembang menjadi koperasi dan hanya KLP Damai yang tidak berkembang” menandakan adanya keharusan pembentukan lembaga koperasi, sementara Program JPS adalah program kilat yang tidak ada kewajiban untuk menjadikan sebagai “lembaga koperasi” bagi kelompok tani. In casu Program LEPMM merupakan program yang hanya berlangsung hanya 1 (satu) tahun, yakni tahun anggaran 1998/1999 setelah itu program tersebut diganti dengan program lain, yang konsekuensi hukumnya tidak ada lagi lembaga yang mengelola program LEPMM dimaksud yang dapat dibuktikan dengan dibentuknya Koperasi Tekad Makmur (dahulu LEPMM Tekad Makmur) yang merupakan salah satu lembaga yang menerima dana hibah Program LEPMM oleh pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Pacitan (atau penyebutan lain saat itu) yang diketuai Hanif Setyo Budi (jabatan dinas, Kepala Seksi Fasilitasi Simpan Pinjam) yang kondisinya sekarang macet total atau lebih buruk dari Kelompok Tani Damai ini, namun tidak pernah diperiksa, baik oleh Dinas Koperasi secara internal maupun Tim Inspektorat Kabupaten Pacitan, sehingga jelas surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak cermat. Surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan.

Ketidakcermatan yang lebih fatal adalah pada anak kalimat, “… sehingga sisa dana simpan pinjam, dana dari penjualan kopi dan kedelai dikuasai oleh terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.36.427.264,- (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh dua ratus enam puluh empat rupiah) dan dari sisa dana tersebut antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI yaitu untuk usaha penyulingan minyak cengkeh di Kec. Nawangan adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”
Kata “dikuasai oleh terdakwa” adalah sangat tendesius, karena de facto dana tersebut disimpan dalam rekening atas nama LEPMM Kelompok Tani Damai sampai sekarang. Lagi pula karena Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Damai “penguasaan” itu, kalau pun itu benar demikian, adalah penguasaan yang sah dan legal sebagai pengurus Kelompok Tani Damai, lain halnya kalau yang menguasai itu Saudara Penuntut Umum, maka “penguasaan” itu adalah bertentangan dengan hukum.

Anak kalimat, “… digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI yaitu untuk usaha penyulingan minyak cengkeh di Kec. Nawangan adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).” Frasa “untuk kepentingan pribadi” pada anak kalimat di atas adalah ketidakcermatan yang sangat fatal, karena yang dimaksud “kepentingan pribadi” di sini adalah kepentingan pribadi Terdakwa sebagai Anggota Kelompok Tani Damai, untuk membedakan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Damai sehingga penggunaan dana simpan pinjam tersebut adalah sah dan legal serta tidak ada unsur penggelapan di dalamnya, lagi pula dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk usaha sebagaimana maksud bantuan dana hibah Program LEPMM dan dana itu pun sudah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga sama sekali tidak terdapat unsur penggelapan.

Berdasarkan uraian di atas, surat dakwaan Penuntut Umum telah tidak cermat dalam uraiannya sehingga surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan ini.

o Eksepsi Uraian Surat Dakwaan Tidak Jelas
Di muka telah diuraikan ketidakjelasan dasar Laporan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dijadikan dasar dakwaan dalam surat dakwaan ini dengan beberapa pertanyaan yang intinya:
1. Apakah dasar kewenangan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan membuat Laporan Nomor: X750/12/408.48/2010 terhadap badan hukum perdata, in casu berbentuk “Kelompok Tani” yang jelas tidak termasuk institusi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Pernahkah Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pemeriksaan terhadap Kelompok Tani Damai yang diketuai oleh Terdakwa? Jika pernah, apakah dasar kegiatan pemeriksaan tersebut?
3. Dalam rentang waktu sekitar 12 tahun, apakah tidak ada bias dalam kesimpulannya, sementara Program LEPMM yang hanya berdurasi satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1998/1999, baik secara kelembagaan dan atau pendanaan sudah tidak ada lagi;

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, terdapat indikasi adanya “konspirasi sistemik” yang memaksakan Terdakwa harus diproses di persidangan ini atas apa yang dilakukan pada 12 tahun lalu yang berdasarkan KUHP sudah masuk ke dalam tenggang daluwarsa. Di samping itu, dengan telah digantinya Program LEPMM pada tahun 2000, maka kelembagaan Program LEPMM dan institusi yang menangani Program tersebut sudah tidak ada lagi sehingga surat dakwaan yang meminta pertanggungjawaban pidana atas Program tersebut sudah kehilangan relevansinya dengan kata lain telah daluwarsa, untuk itu surat dakwaan demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan.

Terkait dengan dakwaan penggelapan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ini, tidak jelas penguraiannya mengenai siapa atau lembaga mana yang menderita kerugiannnya atas perbuatan Terdakwa, apakah Kelompok Tani Damai? Ataukah Dinas Koperasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, ataukah Kementeraian Koperasi dan UKM? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, dana apa yang digelapkan oleh Terdakwa dan berapa besaran dana yang digelapkan? Sementara dalam ketentuan Program LEPMM terdapat ketentuan 70% (tujuh puluh persen) dana untuk modal kegiatan usaha, 15% (lima belas persen) dana untuk administrasi dan pelatihan pendamping, dan 15% (lima belas persen) untuk administrasi danpelatihan pengelola. Berdasartkan ketentuan tersebut, sangat tidak jelas surat dakwaan Penuntut Umum dalam penguraiannya, untuk itu surat dakwaan demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Pacitan ini.

Di muka telah diuraikan pula bahwa terdapat ketidakkonsistenan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yakni dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Damai, sementara dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa dalam kapasitas “bukan” sebagai Ketua Kelompok Tani Damai yang dalam proses pembuktian akan sangat confuseable dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas uraiannya dalam kedudukan dan status terdakwa dalam perbuatannya, untuk itu surat dakwaan demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, surat dakwaan Penuntut Umum telah tidak jelas dalam uraiannya sehingga surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan ini.

Berdasarkan seluruh bahasan di atas, Surat dakwaan Penuntut Umum telah Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap dalam uraiannya, untuk itu berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan yang demikian adalah BATAL DEMI HUKUM, DAN HARUS DIBATALKAN.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Saat ini, setelah 12 tahun berlalu sejak Program LEPMM digulirkan, Terdakwa sudah menjadi salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pacitan dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, dalam perjalanannya menjadi wakil rakyat Terdakwa banyak mengritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Pacitan yang tidak memihak rakyat sebagai konstituen abadi Terdakwa, antara lain:

a. Mendampingi warga masyarakat yang lahannya terkena Proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dalam memberikan ganti rugi dilakukan bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 tahun 2005 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perpres No. 65 tahun 2006. Bahwa advokasi dalam perkara ganti rugi Proyek JLS ini dilakukan untuk meminta ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menolak pemiskinan struktural terhadap masyarakat yang lahannya digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu model pemiskinan struktural terhadap masyarakat adalah adanya pemaksaan pemberian ganti rugi HANYA sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah yang NJOP-nya sebesar Rp. 84.000,- per meter persegi dan harga pasarnya 4 (empat) tahun sebelum pembebasan sudah sebesar Rp 125.000,- per meter persegi;
b. Memperjuangkan bagi hasil tambang timah dan tembaga yang layak untuk menambah pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pacitan yang selama ini sama sekali tidak masuk ke kas Pemkab Pacitan dari PT GLI dan PT. DFMI yang sudah melakukan eksploitasi di lokasi;
c. Memperjuangkan ganti rugi lahan milik masyarakat yang telah ditambang dan dieksploitasi PT GLI dan PT DFMI tanpa mengindahkan hak kepemilikan masyarakat di atas tanah adat tersebut yang diback up dengan kebijakan Pemkab Pacitan;
d. Bersama-sama LSM Lingkungan Hidup, yakni WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) dan JATAM (Jaringan Tambang) Pemohon melakukan mengadvokasi adanya indikasi kejahatan lingkungan dan kejahatan tambang yang berdasarkan Hasil Analisis WALHI di lokasi pertambangan telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat berat termasuk di dalamnya di pabrik pengolahan hasil tambang dimaksud;
e. Memperjuangkan penurunan harga sewa bedak pasar yang sangat memberatkan masyarakat pedagang kecil;
f. Pemohon dengan tegas menolak segala macam uang sangu dan uang dok dan lain-lain yang sumbernya tidak jelas dan tidak sah, dan menolak uang damai atas aktifitas pendampingan terhadap masyarakat atas berbagai kasus diatas dan kasus kasus lainnya;
g. Pemohon menolak menandatangani RAPBD tahun 2010 yang akan dievaluasi oleh Gubernur karena tidak sesuai dengan KUA PPAS yang telah disepakati, serta tidak adanya bagi hasil tambang dan dikuranginya porsi belanja modal untuk fasilitas umum dan tidak optimalnya penerimaan daerah;
h. Pemohon ikut aktif membongkar kecurangan distribusi pupuk bersubsidi sehingga petani tidak dirugikan; i. Dan sebagainya.

Perjuangan pro-rakyat tersebut akhirnya menjadikan gerah beberapa pihak yang tidak senang kebijakannya dikritisi dan dikoreksi oleh Terdakwa sehingga dicari-cari – kesalahan – yang mungkin dapat “membungkam” kevokalan Terdakwa tersebut dengan berbagai cara seperti penetapan DPO, penangkapan dengan surat perintah penangkapan yang baru dibuat kemudian, dengan intimidasi dari pihak Kepolisian Resort Pacitan, baik secara fisik maupun psikis yang kesemuanya sangat melanggar hak asasi Terdakwa sebagai manusia yang bebas dan dijamin oleh Undang-undang dan hukumyang berlaku.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Walau bagaimana pun, Terdakwa tetap percaya bahwa di samping ada pihak-pihak yang merasa tidak sependapat dengan perjuangan Terdakwa, masih banyak yang punya harapan atas diri Terdakwa untuk tetap terus berjuang demi rakyat yang diwakilinya tersebut. Demikian juga dengan proses perkara ini, walaupun dari tingkat penyidikan dan penuntutan ada hal-hal yang sangat tidak nyaman bagi diri Terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam persidangan ini Terdakwa masih punya harapan yang sangat besar bahwa persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang mulia ini akan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya, sehingga keadilan yang sejati tidak hanya merupakan slogan semata tetapi masuk dalam realita penegakan hukum di Indonesia.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA
PENUNTUT UMUM YANG KAMI HORMATI
PENGUNJUNG DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

Berdasarkan seluruh uraian Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, untuk itu, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI ini dan memutuskan sebagai berikut di bawah ini.

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pacitan tidak berwenang mengadili perkara ini; atau;

3. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau;

4. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No. /Pid.B/200/PN. Pacitan atas nama Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI batal demi hukum.

5. Menyatakan batal surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-113/PCTN/10/2010.

6. Menyatakan Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan dalam surat dakwaan tersebut;

7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain;

8. Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Demikian Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa HANDAYA AJI alias YOYOK bin PAMUDJI terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan, atas diterima dan dipertimbangkannya Keberatan ini, kami mengucapkan terima kasih, dengan harapan semoga langkah-langkah dalam menegakkan hukum dan keadilan di bumi Indonesia ini dapat menjadi cermin kebaikan dan cermin kebenaran yang dalam kondisi saat ini sangat mahal harganya dan sangat langka tempatnya, dan melalui persidangan ini, marilah kita menapak langkah dan menguatkan tekad untuk memperbaiki kondisi hukum dan keadilan, agar menjadi teladan dalam aspek-aspek lain, dalam bidang-bidang lain, dalam gerakan pembangunan bangsa Indonesia ini dan setiap tapak langkah kita mempunyai nilai hakiki, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Amien.

Akhir kata, sebagai bahan perenungan bersama tentang keadilan Penasihat Hukum Terdakwa kutipkan KALIMAT SUCI dalam Alqur’an Surat Al Maidah:8 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena DIAN AMINUDIN, S.H. ; dan RONNY DWI SULISTIAWAN, S.H.adap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pacitan, 27 Oktober 2010
Hormat kami,
Penasihat Hukum Terdakwa

SETYO EKO CAHYONO, S.H.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: